REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar Muhammad Fauzi meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan mediasi antara Pemkot Makassar dengan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel.
Hal itu terkait silang pendapat kedua pihak terkait jalur kereta api di Makassar. Pemkot menginginkan jalur melayang atau elevated sementara BPKA Sulsel inginkan landed atau via jalur darat.
Fauzi menilai Menhub perlu turun tangan karena dikhawatirkan akan mengganggu target penyelesaian kereta api di Sulsel.
Baca Juga : Tekankan Integritas dan Loyalitas, Wawali Makassar Buka Kegiatan Retret Lurah di Malino
“Saya menyayangkan silang pendapat antara Pemkot Makassar dan BPKA Sulsel terkait opsi jalur kereta elevated atau melayang dengan jalur darat,” kata suami Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani itu.
Menurutnya, Kemenhub perlu untuk duduk bersama dan mencari solusi yang paling tepat bagi kedua pihak.
“Pihak Balai ingin desain landed, sementara Pemkot Makassar maunya melayang atau elevated. Ini kan berbeda segala sesuatunya, karena itu saya mengusulkan semua pihak duduk bersama dan Menhub menjembatani itu, jangan sampai masalah ini berlarut-larut,” kata presidium KAHMI Sulsel itu.
Baca Juga : Wali Kota Makassar dan Rektor UMI Teken MoU Penguatan Akademik hingga Pemberdayaan UMKM
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan mendukung sepenuhnya proyek kereta api Sulsel. Namun, Danny mengklaim telah ada kesepakatan pada 2015 soal jalur kereta di Makassar yang melayang.
Atas dasar kesepakatan itu, Pemkot Makassar bersama DPRD Makassar merancang Peraturan Derah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034. (*)
