REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia melakukan kunjungan kerja perorangan ke Lapas Kelas I Makassar, Jumat (7/2/2025).
Dalam kunjungan ini, rombongan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut disambut oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Selatan, Rudy F Sianturi.
Turut hadir Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulsel Muhammad Ali, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Sutarno, Kepala Lapas Kelas IIB Maros Ali Imran, Kepala Rutan Kelas I Makassar Jayadikusumah, Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Sulsel Ashari, serta Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sulsel, Yohanis Varianto.
Baca Juga : Tekankan Integritas dan Loyalitas, Wawali Makassar Buka Kegiatan Retret Lurah di Malino
Dalam kunjungan ini, politisi berlatar belakang pengusaha itu melakukan peninjauan terhadap berbagai fasilitas di Lapas Kelas I Makassar, termasuk klinik, dan program pembinaan kemandirian warga binaan di bidang garmen di Lapas Kelas I Makassar.
Ia pun memberikan apresiasi atas fasilitas kesehatan yang tersedia di Lapas Makassar yang cukup memadai ini.
“Fasilitas klinik kesehatan Lapas Makassar sejauh ini sudah cukup memadai. Untuk dokternya cukup kooperatif juga. Tadi, saya sempat menanyakan soal penyakit sakit apa saja yang ada di sini, mulai yang ringan sampai yang berat,” kata Meity.
Baca Juga : Wali Kota Makassar dan Rektor UMI Teken MoU Penguatan Akademik hingga Pemberdayaan UMKM
“Sejauh ini, melihat pengawasan dalam Lapas cukup maksimal. Kemudian juga telah disediakan ruang kreativitas bagi narapidana untuk dilatih berwirausaha,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulsel, Rudy F Sianturi, berharap kepada Meity Rahmatia dan anggota Komisi XIII DPR RI lainnya, agar Ditjen Pemasyarakatan mendapatkan fasilitas gedung baru.
Pihaknya juga berharap agar pemangkasan anggaran tidak sampai menyentuh angka 50 persen. Sebab, jika pemangkasan menyentuh angka 50 persen maka dikhawatirkan akan berdampak pada kebutuhan pokok para warga binaan.
Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan, FORMID Apresiasi Langkah Menteri ESDM
“Kami berharap kepada Komisi XIII DPR RI agar bisa mengupayakan tidak terjadi pengurangan sampai 50 persen,” demikian Rudy. (*)
