REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Sejumlah asesor, auditor, dan bagian Penerima Uang Pendapatan (PUPD) Biro Keuangan, termasuk Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa diberikan pemahaman pengelolaan resiko.
Melalui Workshop Pengelolaan Risiko dalam rangka Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Se-Kabupaten Gowa. Kegiatan ini dibuka langsung Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin.
Darmawangsyah mengatakan, ruang lingkup pengawasan akan semakin luas sejalan dengan perkembangan zaman. Sehingga pengawasan melekat saat ini menjadi pengendalian internal yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
“Tentu kami menyambut baik pelaksanaan workshop ini yang merupakan upaya pembinaan dan peningkatan SDM aparatur daerah, khususnya dalam mengontrol penyelenggaraan urusan pemerintahan agar dapat mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel,” ungkapnya, dalam kegiatan, di Hotel Gammara Makassar, kemarin.
Selain itu, dirinya mengingatkan agar perencanaan disetiap SKPD juga harus lengkap dan sejalan dengan program, visi dan misi Hati Damai khususnya selama lima tahun kedepan.
“Pesan saya kepada Inspektorat untuk betul-betul mampu mengawasi, memimpin dan memberikan arahan terkait program yang direncanakan agar tidak ada yang terlewat nantinya. Sebab, kita ingin perencanaan tahun depan dan pengawasannya betul-betul lebih tajam agar bisa mensukseskan program pusat, provinsi dan berkolaborasi dengan program daerah yang telah direncanakan,” jelasnya
Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi
Pada kesempatan tersebut dirinya menyampaikan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).
Pertama yakni penegakan integritas dan nilai etika, dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor penting yang bisa di implementasikan penerapannya sebagai tindakan dalam pengamanan aset daerah dan perwujudan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.
“Selanjutnya penilaian risiko atau manajemen risiko. Karena setiap bentuk kegiatan yang kita juga harus melakukan upaya-upaya yang dapat meminimalkan risiko yang kemungkinan akan terjadi dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan, terlebih lagi dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan,” sebutnya.
Baca Juga : Inspiring Srikandi, PLN UIP Sulawesi Dorong Pelaku Usaha Perempuan Single Parent Makin Berdaya
Melalui sistem pengendalian intern ini diharapkan dapat melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada perundang-undangan dan menaati aturan yang berlaku.
“Saya yakin, apabila kita mampu mengikuti rambu-rambu yang telah ada dengan konsisten, maka apa yang kita ingin capai bersama akan terwujud dan dengan SPIP yang baik tentunya akan memberikan jaminan terhadap kualitas kinerja secara keseluruhan, hingga terwujudlah prinsip-prinsip good governance, kita juga akan terhindar dari tuntutan hukum, baik itu secara administrasi, perdata maupun pidana,” pungkasnya.
Sementara, Irban Wilayah I Inspektorat Kabupaten Gowa selaku Panitia Pelaksana, Asrianty mengatakan kegiatan ini diikuti asesor tingkat pemda sebanyak 15 orang, asesor masing-masing SKPD 35 orang, Tim SPIP 12 orang, 14 orang auditor, dan 12 orang PUPD.
Baca Juga : Demi Tata Kelola Lebih Adaptif, Gubernur Sulsel Dorong Harmonisasi Pemerintahan Pusat dan Daerah
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman bagi para asesor baik asesor pemda maupun asesor masing-masing SKPD agar menambah kompetensi dan kesamaan persepsi dalam penilaian mandiri maturitas SPIP Kabupaten Gowa dan SPIP 2025 agar terjaga kualitasnya serta dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.
