0%
logo header
Selasa, 04 November 2025 22:39

Atasi Kemacetan Barombong, Pemkot Makassar Siapkan Lahan Bangun Jembatan Baru

Rizal
Editor : Rizal
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat turun meninjau langsung rencana pembebasan lahan dan pembangunan jembatan baru di Barombong, Selasa (4/11/2025). (Foto: Istimewa)
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat turun meninjau langsung rencana pembebasan lahan dan pembangunan jembatan baru di Barombong, Selasa (4/11/2025). (Foto: Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar dibawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin gerak cepat dalam menangani persoalan kemacetan di kawasan Jembatan Barombong, Jalan Metro Tanjung Bunga.

Selama bertahun-tahun, ruas jalan penghubung antara Kota Makassar dan Kabupaten Takalar ini menjadi momok bagi para pengendara karena padat dan sempitnya akses jembatan yang hanya memiliki lebar sekitar enam meter.

Namun kini, Pemkot Makassar mengambil langkah nyata. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin turun langsung ke lapangan untuk memastikan rencana pembebasan lahan dan pembangunan jembatan baru di kawasan tersebut berjalan sesuai rencana.

Baca Juga : Pastikan Tepat Sasaran, Tamsil Linrung Inisiasi Posko Pengaduan Program Strategis Presiden di Sulsel

Munafri yang baru menjabat belum genap sembilan bulan, tak tinggal diam. Ia bergerak cepat mencari solusi agar arus lalu lintas di kawasan tersebut bisa kembali lancar.

Pada Selasa (4/11/2025), Appi turun langsung meninjau lokasi bersama sejumlah pejabat terkait, di antaranya Sekda Kota Makassar, Camat Tamalate, Kadis Pertanahan, dan Tim Ahli Pemkot Makassar, Hudli Huduri.

Jembatan Barombong sendiri memiliki panjang sekitar 350 meter dengan lebar enam meter, dilalui ribuan kendaraan setiap harinya.

Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel

Jika rencana pembangunan jembatan baru terealisasi, kapasitasnya diperkirakan akan lebih besar dari kondisi saat ini, khususnya di sisi kanan arah Kelurahan Tanjung Merdeka.

Langkah cepat ini menjadi bukti komitmen Munafri Arifuddin menghadirkan solusi nyata atas persoalan klasik warga, sekaligus memastikan konektivitas antar wilayah terus terjaga demi kelancaran aktivitas masyarakat.

“Hari ini kami melihat lokasi untuk memastikan langkah percepatan perencanaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan penghubung yang telah lama menjadi titik macet,” jelas Munafri.

Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan

Dalam kunjungan itu, ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar menyiapkan langkah strategis dengan rencana pembebasan lahan di sekitar jembatan tersebut.

Upaya ini merupakan bentuk koordinasi intensif dengan balai dan pihak pengembang GMTD. Ini menjadi  jembatan baru atau kembar nantinya.

Selain itu, pemerintah kota akan fokus pada proses pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik jembatan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional

Appi berharap proyek tersebut dapat segera terealisasi, mengingat kemacetan di kawasan itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi keluhan masyarakat pengguna jalan dari Makassar menuju Takalar maupun sebaliknya.

“Mudah-mudahan ini bisa cepat terealisasi, sehingga menjadi salah satu cara untuk mengurai kemacetan yang ada di tempat ini,” lanjutnya.

Munafri juga menjelaskan skema kerja sama dalam proyek tersebut, di mana Pemerintah Kota Makassar akan menangani pembebasan lahan untuk landasan jembatan, sementara pembangunan fisik jembatan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai.

Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional

“Pembangunannya kita bagi dua. Rencananya Balai dan Pemerintah Provinsi yang jembatannya, sedangkan kita dari Pemkot Makassar yang membebaskan lahan untuk landasannya,” terangnya.

Langkah cepat Wali Kota Makassar ini menjadi bagian dari komitmennya menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan mobilitas perkotaan.

Sekaligus memperkuat konektivitas antara Kota Makassar dan Kabupaten Takalar yang semakin tumbuh sebagai koridor ekonomi strategis di wilayah selatan Sulawesi Selatan.

Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional

Ketika ditanya mengenai target pelaksanaan, Munafri menegaskan bahwa proses pembahasan terus berjalan dan diharapkan bisa segera dimulai awal 2026.

“Mudah-mudahan secepatnya ini bisa kita laksanakan bersama pihak Pemprov dan GMTD serta Balai,” tutupnya. (*)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646