REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) kota Makassar menggelar rapat pertemuan penyusunan analisis parameter dan profil kependudukan dengan berbagai lintas sektor terkait, diantaranya Dinas Kesehatan, Bappeda, Disdukcapil dan BPS, Kamis (01/11/2018).
Kepala DPPKB kota Makassar, Andy Zulkifly Nanda mengatakan parameter Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia khususnya di Kota Makassar dapat menjadi salah satu sumber data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
“Semakin lengkap dan akurat data dan informasi kependudukan yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” katanya.
Baca Juga : PLN UIP Sulawesi dan Polda Sulsel Komitmen Jaga Infrastruktur Ketenagalistrikan Berkelanjutan
Oleh karena itu penyusunan Parameter KKBPK sangat dibutuhkan, sehingga Bidang pengendalian penduduk pada Dinas pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kota Makassar menyusun parameter kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga Kota Makassar.
Zulkifly juga menambahkan, sumber data yang digunakan untuk menyusun Parameter Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan, seperti: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, Sensus Penduduk, Sakernas, Profil Kesehatan Indonesia, Human Development Report, Statistik Indonesia, Pelayanan Kontrasepsi, data olahan dari BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Disamping itu, lanjut dia, beberapa data yang disajikan juga merupakan data proyeksi sementara yang dihitung oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.
Baca Juga : Terima Penghargaan KIP, Pemkab Gowa Ciptakan Keterbukaan Pelayanan Informasi Publik
“Apabila kita melihat LPP, itu sebenarnya tidak seimbang dengan angka kelahiran, ini menandakan bahwa urbanisasi lebih banyak walaupun KB berhasil menekan angka kelahiran,” terangnya.
“Akan tetapi kalau LPPnya tinggi kami dianggap tidak berhasil, karena disebabkan urbanisasi yang disebabkan 2 faktor yaitu ekonomi, dan sekolah atau universitas,” sambungnya. (rls)
