REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan hingga saat ini masih menghentikan sementara penyaluran Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi Peserta Program Kesehatan Gratis yang terintegrasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan gratis.
Pemprov Sulsel diketahui masih sementara melakukan verifikasi dan validasi (verval) data, namun belum juga rampung hingga saat ini. Hal ini menjadi sorotan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebab belum ada kepastian kapan tahapan verifikasi dan validasi data tersebut dirampungkan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Patarai Amir menegaskan bahwa pihaknya meminta kepastian dari Pemprov Sulsel terkait kapan pembayaran PBI dilaksanakan. Pasalnya, sudah banyak kabupaten/kota yang turun grade-nya akibat keterlambatan dana sharing provinsi tersebut.
Baca Juga : Tekankan Integritas dan Loyalitas, Wawali Makassar Buka Kegiatan Retret Lurah di Malino
“Jadi kami di DPRD Provinsi Sulsel mendesak Pemprov Sulsel untuk segera melakukan pembayaran setelah hasil verifikasi dan validasi data dilakukan oleh Dinas Sosial sesegera mungkin,” katanya saat rapat banggar bersama OPD terkait, Kamis (11/9/2025).
Andi Patarai menuturkan bahwa untuk kepastian pembayarannya belum bisa dipastikan oleh dinas terkait. Mereka hanya bisa menargetkan hasil verifikasi dan validasi datanya rampung paling lambat pekan depan.
“Begitu selesai verifikasi dan validasi data, maka gubernur akan langsung melakukan MoU dengan bupati kabupaten/kota lalu kemudian dibayarkan. Jadi prediksi kami Insya Allah bulan ini sudah bisa dibayarkan utang PBI BPJS ke kabupaten/kota berdasarkan hasil rapat banggar dengan dinas terkait,” bebernya.
Baca Juga : Wali Kota Makassar dan Rektor UMI Teken MoU Penguatan Akademik hingga Pemberdayaan UMKM
Menurut Andi Patarai, anggaran yang disiapkan untuk pembayaran PBI BPJS gratis tersebut mencapai angka Rp380 miliar.
“Tapi kita tunggu hasil verifikasi dan validasi datanya dulu berapa karena ini ada tumpang tindih data. Jadi otomatis berkurang dari nilai itu. Inilah kita desak supaya dinas terkait cepat menyelesaikan verifikasinya,” jelasnya.
“Jika tidak dilaksanakan dalam waktu dekat, maka akan kami tulis pada rekomendasi banggar di rapat paripurna yang dihadiri oleh pak gubernur,” tambah Andi Patarai.
Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan, FORMID Apresiasi Langkah Menteri ESDM
Ditempat yang sama, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan, Sakura, mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada jadwal pembayaran sebab pihaknya masih menunggu hasil verifikasi dan validasi. Jika sudah keluar, maka akan langsung dilakukan pembayaran.
“Kalau sudah ada hasil verval maka akan dilakukan MoU dan kita berharap ini cepat diselesaikan sampai akhir bulan ini karena sudah ada alokasi anggaran yang disiapkan,” singkatnya. (*)
