REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan melibatkan puluhan pemantau dalam upaya memetakan potensi kerawanan yang mungkin terjadi pada Pilkada serentak 2024 mendatang.
Langkah ini diambil berdasarkan pengalaman dari pemilu sebelumnya dan bertujuan untuk mengantisipasi berbagai potensi masalah yang bisa timbul pada kontestasi yang digelar 27 November tersebut.
“Kita ingin mencoba melakukan pemetaan berkaca dari pemilu kemarin, tentang potensi kemungkinan kerawanan ke depan serta upaya-upaya untuk mengatasinya. Kami coba mendengar dari kawan-kawan pemantau. Jadi kami coba undang pemantau yang sempat menjadi pemantau pada pemilu kemarin,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, Selasa (13/8/2024).
Baca Juga : Satgas TMMD Ke-122 Kodim 1425 Jeneponto Rehab Rumah Warga Kurang Mampu
Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Sulsel mendengarkan secara langsung temuan-temuan dari lapangan yang disampaikan oleh para pemantau. Informasi ini akan menjadi dasar untuk menentukan strategi dalam mengatasi sejumlah permasalahan yang mungkin timbul di Pilkada serentak nanti.
“Misalnya, teman-teman disabilitas mengeluhkan layanan di TPS. Ada yang tunanetra, tetapi TPS-nya jauh sampai 2-3 TPS dari tempat tinggalnya. Juga terkait fasilitas-fasilitas yang mestinya mereka dapatkan di setiap TPS yang dapat memudahkan mereka menyalurkan suara,” jelas Saiful.
Selain itu, ada catatan mengenai sejumlah pemilih yang sebenarnya tidak hadir atau suaranya dimanfaatkan oleh orang lain. Masalah ini muncul dari temuan pemantau terkait dengan data pemilih.
Baca Juga : Peringatan HUT ke-79 TNI di Selayar, Memperkuat Sinergi Prajurit dan Rakyat Menuju Indonesia Maju
“Kita punya tanggung jawab untuk mengawal, sehingga betul-betul data pemilih kita adalah data yang akurat. Kami meminta kepada KPU agar data pemilih ini fokus pada kepentingan pemilihan, bukan data kependudukan. Jika ada NIK ganda, kita tidak akan meminta untuk menghapusnya, itu urusan Dukcapil. Tugas kami adalah memastikan warga yang sudah terdaftar dapat memilih di TPS yang tepat,” ungkap Saiful.
Isu politik uang juga menjadi perhatian dalam pertemuan ini. Saiful menyatakan bahwa praktik politik uang kini semakin canggih dan tidak lagi dilakukan secara konvensional seperti pemberian amplop, tetapi melalui fasilitas lain. Temuan ini juga menjadi salah satu fokus diskusi dalam forum tersebut.
Melalui langkah ini, Bawaslu Sulsel berharap dapat meminimalkan potensi kerawanan dalam pemilihan mendatang dan memastikan proses pemilihan berjalan dengan jujur dan adil.
Baca Juga : Kolaborasi Indosat dan Padivalley Dorong Keterampilan Golfer Pemula
Diketahui, sejumlah perwakilan pemantau yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya PBHI, PERAK, YASMIB, APKAN, LHKP, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, NETFID, JPPR, JaDI, FIK-Ornop, LAPAR Sulsel dan PPDI. (*)
