REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulawesi Selatan komitmen menyatakan sikap menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Isnayani. Menurutnya, pihaknya perlu merespons kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi secara semena-mena.
Menurut Isnayani, kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak sesuai dengan tagline pemerintah untuk bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat. Kenaikan harga BBM ini, katanya, justru menjadi pukulan bagi ekonomi rakyat serta akan berdampak bagi daya beli
masyarakat.
Baca Juga : Tekankan Integritas dan Loyalitas, Wawali Makassar Buka Kegiatan Retret Lurah di Malino
“Apalagi, saat ini kita belum pulih benar dalam menghadapi pandemi Covid-19. Makanya, Fraksi PKS meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan BBM ini. Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,” tegas Isnayani dalam konferensi pers di Ruang Fraksi PKS DPRD Sulsel, Sabtu (10/9/2022).
Bukan hanya Fraksi PKS DPRD Sulsel, katanya, tapi seluruh kader dan anggota PKS se Indonesia juga menolak kenaikan harga BBM sesuai dengan instruksi Presiden PKS.
“Penolakan kenaikan harga BBM ini seragam seluruh Indonesia. Ini instruksi presiden PKS,” kata Humas PKS Sulsel, Wahidah Eka Putri.
Baca Juga : Wali Kota Makassar dan Rektor UMI Teken MoU Penguatan Akademik hingga Pemberdayaan UMKM
Menurut Wahidah, kader PKS juga akan melakukan aksi flashmob di dua titik di Kota Makassar, yakni di Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan AP Pettarani, Sabtu (10/9/2022) sore. Hal ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang telah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM tersebut.
“Kita targetkan 500 kader melakukan aksi flashmob. Kita menyiapkan spanduk dan atribut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Intinya, kita tidak akan berhenti sampai harga BBM turun kembali,” demikian Wahidah. (*)
