REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan tata kelola dan integritas dilakukan di berbagai bidang termasuk di sektor jasa keuangan dan kampus.
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena menekankan bahwa integritas adalah fondasi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kami mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk bisa menjalankan integritas dengan baik khususnya di sektor jasa keuangan supaya kita bisa memfasilitasi dan memberikan kerjasama yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mendukung sektor jasa keuangan yang berintegritas dan sehat,” katanya, saat menghadiri Roadshow Governansi, di Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Apalagi, saat ini OJK telah menerbitkan POJK nomor 12 tahun 2024 tentang penerapan strategi anti-fraud bagi lembaga jasa keuangan dan berlaku untuk semua sektor di lembaga jasa keuangan.
Program ini juga dilaksanakan di Telkom University Bandung bertajuk “Student Integrity Campaign (In Camp)”.
Sophia menekankan pentingnya generasi muda menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini yang penting dalam membangun masa depan pribadi yang lebih baik. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Deloitte dan IDN Research Institute, Gen Z dan Millennials menaruh perhatian yang cukup tinggi terhadap isu tata kelola sosial politik, dan hampir 40 persen dari Gen Z dan Millennial memilih menolak tawaran pekerjaan jika tidak sesuai dengan etika atau keyakinan pribadi mereka.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
“Ini merupakan concern yang baik karena apa? Karena hal ini menunjukan mahasiswa merupakan bibit untuk menegakkan dan menjaga integritas. Jadi itu sudah merupakan sikap hidup yang sangat baik sekali,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sophia menekankan pentingnya tata kelola risiko di sektor jasa keuangan, serta langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh OJK untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan konsumen.
“OJK sudah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk memperkuat ketahanan digital dan manajemen risiko teknologi informasi, diantaranya adalah pedoman kode etik dan tata kelola AI yang menekankan prinsip akuntabilitas, keandalan, pengawasan manusia untuk memastikan penerapan AI itu bertanggung jawab dan transparan,” tambahnya.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
Sementara, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku, pihaknya mendukung upaya OJK menegakkan tata kelola dan integritas di berbagai bidang. Pengelolaan keuangan negara dianggap harus bersifat terbuka, sebab anggaran publik adalah milik masyarakat dan harus dapat diakses serta diawasi bersama.
“Maka itu saya mulai yang disebut dengan transparansi, akuntabilitas publik Di Pemprov Jabar. Saya menjelaskan seluruh digit anggaran itu kepada publik secara nyata. Publik bisa melihat lalu lintas keuangannya karena ini adalah prinsip, ini prinsip akuntabilitas. Nggak bisa lagi keuangan negara ada ruang gelap,” katanya.
Melalui kampanye ini, OJK menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan, tetapi juga berperan aktif dalam membangun ekosistem integritas nasional.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
Dengan membekali mahasiswa pemahaman mendalam tentang tata kelola, etika, dan risiko di sektor keuangan, OJK berharap dapat mencetak pemimpin masa depan yang berintegritas dan siap berkontribusi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.
