Bupati Sinjai Didesak Tarik Randis yang Menunggak Pajak

REPUBLIKNEWS.CO.ID, SINJAI – Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) dan Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Kabupaten Sinjai angkat bicara soal penunggakan pajak kendaraan dinas pemerintah daerah yang nilainya ratusan juta rupiah.

Pasalnya, persoalan ini menjadi preseden buruk bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, dimana tiap tahunnya peningkatan penunggakan pajak kendaraan dinas terus bertambah, bahkan bukan hanya setahun tetapi bertahun-tahun.

Ketua SEMMI Kabupaten Sinjai, Yusril mengatakan, tatanan pemerintah mengajarkan tentang bagaimana pemerintah menaati peraturan yang berlaku yakni secara etika pemerintahan.

“Secara etika, tidak etis apabila pemerintah menunggak pajak, bagaimana mungkin pemerintah mendorong masyarakat agar membayar pajak tetapi pemerintah sendiri tidak taat pajak,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Yusril, tunggakan pajak Kendaraan Dinas Pemda Sinjai ini tidak hanya setahun melainkan bertahun-tahun sehingga membuat kepercayaan publik turun dan bisa jadi warga pun malas untuk membayar pajak.

“Kalau setahun mungkin lupa untuk melakukan pembayaran pajak tetapi ini sudah bertahun, ini sudah ada unsur kesengajaan atau menjadi kebiasaan. maka dari itu, Pemda Sinjai harus tegas malu sama masyarakat jika pemerintah saja tidak taat pajak,” tegasnya.

Sementara itu, Divisi advokasi keuangan daerah (KOPEL) kabupaten Sinjai, Zulkarnain meminta kepada Bupati Andi Seto Gadista Asapa untuk bertindak tegas terhadap persoalan kendaraan dinas yang menunggak. Bahkan jika perlu kendaraan dinas yang menunggak pajak ditarik.

“Kalau perlu kendaraan dinasnya dari instansi terkait ditarik atau dilelang karena ini bukan kali pertama terjadi dan jika perlu diberi sanksi tegas,” imbuhnya.

Kata dia, penunggakan pajak kendaraan dinas menjadi contoh buruk terhadap masyarakat terkait ketaatan membayar pajak dan sudah mengurangi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak kendaraan yang berdampak terhadap pembangunan.

“Kan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, maka dengan tidak membayar pajak berarti dia sendiri yang menghambat pembangunan dan jangan salah masyarakat jika tidak taat pajak karena pemerintah sendiri yang memberikan contoh,” kuncinya. (Anto)