REPUBLIKNEWS.CO.ID, MERAUKE – Dana hibah Pilkada serentak 2024 yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Mappi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mappi baru 20 persen untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
Ketua KPU Kabupaten Mappi, Yati Enoch menyebutkan, nilai total pagu anggaran dana hibah Pilkada 2024 Kabupaten Mappi kurang lebih sebesar Rp. 69 miliar berdasarkan kesepakatan Pemerintah Kabupaten Mappi dan Komisi Pemilihan Umum dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
“Jadi kami KPU Kabupaten Mappi baru menerima 20 persen saja dana hibah dari Pemkab. Kami terima kurang lebih Rp.13 miliar dari pagu anggaran kurang lebih Rp.69 miliar,” ungkap Yati Enoch kepada awak media di Swiss-belHotel Merauke, Rabu (12/06/2024).
Baca Juga : KPU Mappi Kawal Proses Pemeriksaan Kesehatan 5 Paslon Pilkada 2024
Yati Enoch mengatakan, kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Mappi adalah menyangkut keterbatasan anggaran dalam menyelenggarakan setiap tahapan Pilkada 2024.
“Memang sampai hari kendala kami di Mappi belum disampaikan lagi terkait kelanjutan pembayaran dana hibah oleh pemerintah kabupaten tahapan berikutnya yakni tahap II dan III,” ujarnya.
Besaran dana hibah, kata Yati Enoch, disepakati oleh pemkab dan KPU Kabupaten Mappi pada tanggal 12 November 2023. Pada saat itu disetujui bahwa KPU Mappi akan menerima pembayaran paling lambat bulan April 2024.
Baca Juga : Terdaftar 5 Paslon di KPU Mappi pada Perhelatan Pilkada 2024
“Namun, kami baru menerima di awal Juni 2024 kurang lebih Rp.13 miliar. Sisa kami belum menerima informasi. Namun berdasarkan laporan, kami akan menerima pembayaran sisanya paling lambat di akhir Juni 2024. Ya, semoga ini bisa terealisasi. Dana itu memang belum dipakai juga, mungkin setelah kegiatan rakor ini,” imbuh Yati Enoch.
Perihal kesiapan Pilkada di Kabupaten Mappi, Yati Enoch menjelaskan, setelah DP4 KPU Mappi menerima 199 TPS yang diberikan. Sementara di Pileg dan Pilpres sebanyak 359 TPS.
“Memang jumlah TPS untuk Pilkada ini dikurangi, karena berdasarkan Undang-Undang Pilkada, paling banyak 1 TPS memuat 600 orang pemilih. Berbeda dengan Pileg dan Pilpres yang maksimal 300 pemilih untuk satu TPS,” ujarnya.
Baca Juga : KPU Kabupaten Mappi Segera Umumkan Tahapan Pendaftaran Paslon Pilkada
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan pemutahiran data pemilih selama kurang lebih 1 bulan. Sehingga ini bisa menaikkan DPT yang ada di Kabupaten Mappi dengan persebaran di 15 distrik, 162 kampung dan 2 kelurahan,” sambungnya.
Ia menambahkan, KPU Kabupaten Mappi baru menyelesaikan tahapan bakal calon bupati dari jalur perseorangan, namun tidak terpenuhi dokumen dukungan persebarannya sehingga tidak masuk dalam ketentuan calon perseorangan.
“Kami juga baru merekrut badan ad hock PPD dan PPS di Kabupaten Mappi dan telah terbentuk. Dalam waktu dekat kami akan merekrut lagi Pantarlih (panitia pendaftaran pemilih). Partisipasi pemilih di Kabupaten Mappi 82 persen. Kami optimis partisipasi pemilih akan naik, karena ini Pilkada, jadi antusias masyarakat akan tinggi,” pungkasnya. (*)
