REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Dewan meminta Pemerintah Kota Makassar melakukan pembaruan data warga. Pasalnya, pendataan warga masih carut-marut di Kota Makassar.
“Banyak sekali data yang harus diperbarui di kota ini, ini sudah jadi penyakit akut,” ujar Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, Kamis (3/2/2022).
Terlepas dari ide dan gagasan dari pemerintah kota yang dinilai inovatif, Ray meminta masalah fundamental harusnya diselesaikan terlebih dulu.
Baca Juga : Azhar Arsyad Rangkul Aktivis, Ajak Berjuang dan Menang Bersama
Pemerintah kota ditengarai belum memiliki sistem basis data yang terintegrasi antardinas dalam hal pengelolaan. Alhasil, masing-masing dinas memiliki data yang berbeda-beda. Ia mencontohkan masalah mendasar seperti pendataan orang miskin, warga yang belum menikmati air bersih, dan data anak jalanan di Kota Makassar yang belum diperbarui.
“Setiap lampu merah di sudut kota, hampir ada semua anjal dan pak ogah. Dinas Sosial mana, memang tak ada penanganan yang serius,” ujarnya.
Menurut dia, ide dan gagasan dari pemerintah kota harus berpegang pada data. Terlebih bila ada bantuan bagi warga yang tak mampu. Belum lagi data fiktif yang bertebaran.
Baca Juga : Kolaborasi Huadi Group dan CTC Australia, Manfaatkan Slag untuk Kurangi Emisi Karbon
“Saran saya pendataan perlu dilakukan secara massif dan serius, harus dari bawah, pakai itu RT/RW terus diverifikasi. Jangan data 10 tahun yang masih dipakai,” ucapnya.
Dari data tersebut akan kelihatan pemetaan permasalahan di Kota Makassar. Ia mencontohkan di Kecamatan Tallo yang memiliki 11 ribu warga, sebagian besar di antaranya adalah masyarakat pesisir. Mereka ada yang bekerja di bidang perikanan, pembuat kapal, dan pelaku UMKM.
“Kelihatan ketika ada masalah bisa diselesaikan secara cepat. Itu yang tidak kita punya,” tutupnya. (*)
