REPUBIKNEWS.CO.ID, KALTIM — Anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Disana Dewan prihatin dengan kondisi jalan di beberapa daerah tersebut, apa lagi Kaltim adalah calon ibu kota baru Indonesia.
Rombongan Komisi V DPR RI di pimpin langsung Wakil Ketua Komisi V Andi Iwan Darmawan Aras melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Timur, disana ada dua kabupaten yang dikunjungi yakni Kabupaten Kutai Timur dan Samarinda.
Salah satu yang menjadi perhatian saat melakukan kunjungan di Provinsi calon ibu kota baru Indonesia itu adalah kondisi jalan di beberapa ruas yang dinilai sangat memprihatinkan.
Baca Juga : DPMD Kukar Dorong Kesiapan Masyarakat Hadapi Era Pascatambang Lewat FGD Transisi Ekonomi di Samarinda
“Kita lihat kondisi jalannya, terus terang saja kita prihatin, sudah berlubang dan kecil. Sehingga kendaraan yang melintas kecepatanya maksimal hanya 60 km per jam, itu tentu berdampak pada waktu tempuh saat melakukan pendistribusian logistik dan lainya,” kata Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Fauzi. Selasa (21/12/2021)
Kader partai Golkar itu menambahkan, salah satu faktor yang membuat kondisi jalan rusak adalah kegiatan penambangan yang belum tertata dengan baik, selain itu menurutnya banyaknya penambangan liar di beberapa wilayah di Kaltim dan tidak memiliki kolam penampung sedimen, diperparah lagi kondisi drainase yang masih sangat terbatas.
” Faktor lain yang merusak jalan karena tidak sedikit kendaraan besar yang membawa barang melebihi kapasitas, ditambah lagi kontur tanah yang labil. Jadi air harus dikendalikan dengan membenahi drainase karena musuh utama jalan adalah air, selain itu perhatikan kapasitas kendaraan dengan memfungsikan jembatan timbang. Bila masalah ini belum diselesaikan tentu sulit mengharapkan kondisi jalan dengan kualitas yang baik.” ungkap Fauzi.
Baca Juga : Dorong Inovasi Lokal, DPMD Kukar Kembangkan Teknologi Tepat Guna untuk Kemandirian Desa
Pria yang akrab disapa Abang Fauzi itu menyampaikan, bicara soal Kalimatan Timur orang selalu bicara hasil tambang yang menjadi primadona. Akan tetapi fakta menunjukkan justru aktifitas pertambangan yang merusak infrastruktur jalan.
” Salah satu penunjang untuk meningkatkan perekonomian masyarakan adalah infrastruktur jalan harus baik. Tentu kondisi ini harus menjadi tanggung jawab semua pihak dan DPR tentu akan menyampaikan setiap masalah yang ada dengan kementerian terkait yang menjadi mitra komisi V tentunya,” jelas Fauzi.
” Tantu jika persoalan infrastruktur bisa cepat terselesaikan, makan ini juga akan sangat membantu pemerintah dalam pemindahan pemerintah pusat. Terutama di Kutai Timur yang menjadi kabupaten penyanggah, tentu semua ini akan menjadi catatan kami di Komisi V untuk kita sampaikan ke pemerintah melalui kementerian terkait,” tegas anggota DPR RI Dapil Sulsel III itu.
Baca Juga : Posyandu Didorong Jadi Pusat Layanan Terpadu, DPMD Kukar Perkuat Sinergi Lintas Sektor
Selain kondisi jalan, Fauzi juga menyinggung soal penyerapan tenaga kerja lokal. Sebap di Kalimantan Timur yang menjadi primadona adalah tambangnya, hanya saja penyerapan tenaga kerjanya dari sektor pertambangan termasuk tenaga kerja lokalnya justru berada diurutan ke tiga.
” Yang kita prihatin juga adalah soal penyerapan tenaga kerja. Yang primadona adalah tambang, tapi penyerapan tenaga lokalnya justru berada diurutan ke tiga setelah perdagangan dan perkebunan khususnya penyerapan tenaga kerja lokal. Ini juga harus menjadi perhatian bagaimana memberdayakan tenaga kerja lokal,” pungkansy. (*)
