REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Sebanyak 16 DPC Partai Demokrat sepakat menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah alias Ulla. Penolakan itu lantang disuarakan pada Musyawarah Daerah (Musda) Demokrat Sulsel di Kota Makassar, Rabu (22/12/2021). Musda itu dihadiri oleh Kepala BPOKK DPP Demokrat Herman Khaeron, dan sejumlah pengurus teras DPP.
Plt Ketua DPC Demokrat Sinjai Muhammad Nasyit Umar, mengungkapkan sedikitnya ada empat alasan sehingga pihaknya menolak LPj Ulla. Pertama, perolehan hasil Pemilu 2019 dari Demokrat Sulsel di semua tingkatan mengalami penurunan. Capaian itu merupakan indikator kegagalan Ulla memimpin Partai.
“Kalau terus berlanjut kan tidak baik untuk Demokrat. Perolehan kursi DPR RI dari 3 menjadi 2 kursi. Lalu, perolehan kursi DPRD Provinsi Sulsel dari 11 menjadi 10 kursi dan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota se-Sulsel dari 91 menjadi 78 kursi,” ungkap mantan legislator RI tersebut, Rabu (22/12/2021).
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
“Termasuk pemanfaatan bantuan Anggaran Partai dari Pemerintah agar dipergunakan untuk Pendidikan Politik, baik untuk pengurus maupun masyarakat tidak direncanakan secara reguler dan pelaksanaannya sangat minim,” jelasnya.
Alasan kedua, Nasyit membeberkan Konsolidasi dan Koordinasi Partai tidak berjalan optimal dibawah kepemimpinan Ulla. Terdapat beberapa fakta maupun indikator perihal masalah tersebut. Salah satunya yakni sejak awal hingga akhir kepengurusan, Ulla tidak pernah melaksanakan Rakerda DPD Demokrat Sulsel.
Ia melanjutkan perintah DPP agar melaksanakan validasi pengurus DPD tidak dilaksanakan, padahal pengurus DPD Demokrat Sulsel sudah banyak yang tidak aktif.
Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi
“Parahnya lagi, DPD Demokrat Sulsel tidak pernah melantik Pengurus DPC di semua Kabupaten dan Kota di Sulsel, kecuali DPC Kota Makassar,” ungkapnya.
Konsolidasi dan validitas kepengurusan DPC, DPAC sampai ranting pun diketahui tidak terkawal dan terverivikasi, baik secara administratif maupun faktual. Termasuk koordinasi dan konsolidasi, meski hanya berupa delegasi pun jarang dilakukan.
Nasyit melanjutkan alasan ketiga, transparansi pengelolaan dan penggunaan anggaran Demokrat Sulsel yang kurang baik. Pendapatan dan penggunaan Anggaran Partai tidak pernah dipertanggungjawabkan di internal pengurus, termasuk laporan keuangan setiap kegiatan yang dibentuk secara adhock dalam kepanitian partai.
