Diduga Kantongi IPPKH Cacat Hukum, Gerak Sultra Minta Periksa Legalitas dan Hentikan Aktivitas Pertambangan PT. KMS 27

0
Aktivitas PT. KMS 27 di Blok Mandiodo. Foto: istimewa

REPUBLIKNEWS.CO.ID, Kendari – Gerakan Rakyat (Gerak) Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta lembaga yang berwenang untuk menghentikan aktivitas pertambangan dan memeriksa serta meninjau kembali legalitas IPPKH PT. Karya Murni Sejati (KMS) 27 yang berlokasi di Block Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, Sultra.

Ketua Umum Gerak Sultra, Nursan mengungkapkan PT KMS 27 semestinya tidak boleh lagi melakukan aktivitas penambangan, sebab IUP yang dimilikinya tumpang tindih dengan IUP PT. Aneka Tambang (Antam) berdasarkan Putusan PTUN Kendari Nomor 10/G/2013/PTUN-KDI Jo. Putusan PTTUN Makasar Nomor 02/B/2014/PTTUN-MKS Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/TUN/2014.

“Putusan MA tersebut menyatakan SK Bupati Konut No 158 Tahun 2010 yang diterbitkan pada tanggal 9 April 2010 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan OP PT. Antam tbk (Kw 10 APR OP 005) seluas 16. 920 H sah dan mengikat, sedangkan IUP Perusahaan selain PT. Antam itu tidak sah,” ucap Nursan saat ditemui oleh awak media, Minggu (02/05/2021).

Nursan menambahkan, setelah ditelusuri lebih dalam pada data Kementerian ESDM, yang terdaftar sebagai Perusahaan Pertambangan di Block Mandiodo hanya PT. Antam.

“Sesuai pengumuman CNC kesembilan, Kementrian ESDM mencabut status IUP CNC PT KMS 27 melalui pengumuman Nomor 1867.PM/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP CNC ke 21 dan Daftar IUP yang di cabut oleh Penerbit Izin tanggal 30 Desember 2016, sedangkan PT. Antam memiliki Sertifikat CnC nomor 1468/MIN/12/2018 yang dikeluarkan Kementerian ESDM tanggal 20 Februari 2018,” tambahnya.

Lanjutnya, selain selalu beraktivitas dalam menggarap Ore Nikel didalam IUP PT. Antam, PT. KMS 27 diduga memiliki IPPKH sesuai data yang tertuang dari Peta IUP Geoportal ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui SK:1304/Menlhk-pktl/Ren/Pla.0/3/2018 yang diterbitkan Tahun 2018.

“IPPKH Tambang (Operasi Produksi) PT KMS 27 sangat jelas berada didalam Lokasi IUP PT. Antam, sehingga patut diduga ada konspirasi antara Korporasi dan Instansi yang berwewenang dalam penerbitan IPPKH serta Aktivitas Pertambangan PT. KMS 27,” lanjutnya.

Alumni Fakultas Hukum UHO itu juga menjelaskan, pihaknya sudah mengkaji terkait legalitas IUP dan IPPKH PT. KMS 27, bahkan dengan membandingkan melalui referensi yang ada dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 69/G/2018/PTUN-JKT Jo. Putusan PTTUN Jakarta Nomor 34/B/2019/PT.TUN.JKT Jo. Putusan MA Nomor 448 K/TUN/2019 terkait gugatan pada status CNC PT. Antam yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM RI

“Dalam putusan tersebut, Hakim telah menerima Esepsi Kementerian ESDM dan PT. Antam (Pihak Tergugat) yang menafsirkan bahwa PT. KMS 27 dan PT. James, serta PT. Hafar (Pihak Penggugat) tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum dalam pokok perkara a quo,” jelasnya.

Berdasarkan hal tersebut, kata Nursan, Gerak Sultra menilai bahwa PT. KMS 27 tidak lagi memiliki landasan hukum untuk mendapatkan IPPKH dan melakukan aktifitas pertambangan, serta diduga kuat ada Pihak Pemerintah Daerah Sultra yang coba memainkan peran untuk menerbitkan IPPKH PT. KMS 27 dan membekap seluruh aktivitas ilegal perusahaan tersebut.

“Ditambah lagi perusahaan PT. KMS 27 tidak memiliki beberapa prasyarat untuk menunjang melakukan eksploitasi nikel, salah satunya tidak memiliki RKAB dan Kepala Teknik Tambang yang di tunjuk langsung oleh Inspektur Tambang. Mestinya hal tersebut yang paling urgen di dalam melakukan aktivitas penambangan,” katanya.

Nursan juga menerangkan, pihaknya memiliki bukti terkait aktivitas Pertambangan PT KMS 27 yang tidak memiliki RKAB dan Kepala Teknik Tambang, namun masih aktif melakukan pengangkutan dan penjualan ore nickel mengunakan dokumen PT. Tristaco Mineral Makmur (PT. TMM) dan PT. Kabaena Kromit Pratama (PT. KKP).

“Sehingga diduga ada pelanggaran yang mesti berkonsekuensi hukum terhadap Perusahaan sesuai dengan 35 ayat (3) huruf c dan g, Pasal 104 atau 105 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba,” terangnya

“Sedangkan untuk pihak yang menerbitkan IPPKH
PT KMS 27, kami sudah kantongi nama-namanya dan diduga kuat melanggar UU No 30 Tahun 2014, dan menyalahgunakan wewenang dan harus mendapat konsekuensi sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tambahnya

Nursan menegaskan,, bahwa dugaan Aktivitas ilegal PT. KMS 27 dan Keterlibatan Pejabat Pemerintah Daerah Sultra tersebut merupakan potret lemahnya pengawasan dan penindakan dari Pihak Polda Sulawesi Tenggara.

“Terkait ituz kami akan segera melayangkan aduan dan/atau Laporan untuk mendesak Bareskrim Mabes Polri, KPK dan Ombudsman RI agar segera menindaklanjuti dengan memeriksa Direktur PT. KMS 27 dan Pejabat Pemerintah Daerah Sultra yang terlibat membekap aktivitas perusahaan tersebut,” tegasnya

“Kami juga akan terus melakukan pantauan di wilayah-wilayah Tambang yang memang Notabene tidak memiliki Kelengkapan Izin dan akan melaporkan, sebab selain merugikan negara, juga berdampak besar terhadap masyarakat Sulawesi Tenggara terkhusus dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor,” pungkasnya. (Akbar Tanjung)

Tinggalkan Balasan