0%
logo header
Jumat, 26 Agustus 2022 19:23

Dinas Perikanan dan Kelautan Jeneponto Disebut jadi Sarang Mafia Bantuan Perikanan

Arnas Amdas
Editor : Arnas Amdas
Korwil Badan peneliti Asset Negara ( LAI BPAN) Sulawesi Selatan, Ridwan Budiman. (Ist)
Korwil Badan peneliti Asset Negara ( LAI BPAN) Sulawesi Selatan, Ridwan Budiman. (Ist)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, JENEPONTO — Koordinator Wilayah (Korwil) LAI BPAN (Badan Peneliti Asset Negara) Sulawesi Selatan Ridwan Budiman, menyebut di dinas Perikanan dan Kelautan Jeneponto ada banyak mafia bantuan perikanan.

Hal tersebut ditegaskan Ridwan di hadapan awak media, Jumat (24/08/2022).

Bagaimana tidak, dengan panjang garis pantai 114 Km, yang melalui beberapa kecamatan mulai dari Kecamatan Bangkala Barat sampai kecamatan Tarowang, menjadikan Jeneponto sebagai daerah yang sangat menjanjikan dari sektor perikanan dan budidaya hasil laut.

Baca Juga : Peringati Hari Kebangkitan Nasional ke-177, Wabup Jeneponto Sampaikan Amanat Seragam RI

Sayangnya potensi alam itu, yang menjadi anugerah dari sang pencipta tidak mampu dimanfaatkan secara baik oleh pihak pemerintah, terutama dinas perikanan dan kelautan.

“Gimana mau maju sektor perikanan dan kelautan kita, nelayan dan petani rumput laut menjerit, karena bantuan diduga banyak diselewengkan,” ungkap Ridwan.

Ridwan menduga, banyaknya bantuan perikanan banyak yang di selewengkan, ada pula yang diperjual belikan, mulai dari bantuan benih ikan, alat tangkap ikan, jaring, bagang sampai bantuan perahu dan mesin perahu diduga tidak tepat sasaran.

Baca Juga : Bupati Jeneponto Terima Audiensi Unhas, Bahas Terkait Program KKN Profesi Kesehatan

“Bagaimana tidak, ada yang tidak masuk nelayan atau kelompok penerima, eh malah dapat bantuan, mungkin dari hasil jual beli” singkatnya

Selain itu, kurangnya pengawasan dari anggota DPRD Jeneponto dalam hal ini Komisi II untuk turun saat bantuan di diserahkan.

” Anggota DPRD Jeneponto khususnya komisi II harus turun ke lapangan saat penyerahan bantuan ke para kelompok, karena masih banyak kelompok yang punya kartu tani, namun kelompok tersebut tidak pernah dapat bantuan,”kata Ridwan.

Baca Juga : Dibuka Presiden RI, Bupati Jeneponto Ikuti Panen Raya Padi Serentak 14 Provinsi

Korwil LAI BPAN ini akan melaporkan beberapa temuan ini kepihak APH, dan mendesak pihak Kajari Jeneponto untuk tidak main main dalam mengungkap oknum oknum nakal (mafia) ditubuh dinas perikanan kabupaten Jeneponto.

Penulis : Andi Nurul Gaffar
Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646