REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA – Figur Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar sempat mengejutkan publik, karena namanya masuk dalam tiga kandidat Penjabat (Pj) Gubernur yang diusulkan DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/9/2022) lalu.
Kehadirannya dianggap mampu menjembatani polarisasi politik di Ibu Kota sebagai miniator persoalan Tanah Air.
Koordinator Jaringan Aktivis Perkotaan (Jarkot) Amrin Esary mengatakan, DKI Jakarta membutuhkan figur pemimpin yang kuat dan sarat pengalaman agar bisa merespons dengan cepat dinamika yang terjadi.
Baca Juga : Pastikan Tepat Sasaran, Tamsil Linrung Inisiasi Posko Pengaduan Program Strategis Presiden di Sulsel
Apalagi, kata dia, DKI Jakarta akan menyambut tahun politik 2024 yang diprediksi bakal diwarnai kembali mengentalnya polarisasi politik dan politik identitas.
Karena itu dari tiga nama yang ada, dia menilai Bahtiar paling cocok dengan kebutuhan DKI Jakarta saat ini.
“Pak Bahtiar berpengalaman sebagai mantan Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Kesbangpol RI. Selama ini saya rasa, dia bisa jadi jawaban atas kebekuan politik identitas yang masih jadi api dalam sekam di lanskap politik DKI ke depan,” kata Amrin, Jumat (16/9/2022).
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Menurutnya, Bahtiar juga cukup kompeten dan memiliki modal sosial yang memadai dalam mendeteksi ancaman dan memetakan gangguan sosial politik DKI.
Soalnya Bahtiar memiliki jangkar komunikasi yang bagus dengan jaringan kekuatan ormas dan simpul-simpul politik yang ada.
Di sisi yang lain, Bahtiar adalah figur yang independen karena tidak memiliki rekam keterikatan dengan konfigurasi politik dan birokrasi DKI.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Karena itu, dia akan lebih leluasa melakukan terobosan-terobosan kinerja dalam tata kelola pemerintahan.
“Pak Bahtiar memiliki jam terbang birokrasi yang komplit, memiki pengalaman eksekutif sebagai Pjs Gubernur Kepualauan Riau, dan di Kemendagri dipercaya sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum,” ujarnya.
“Saya anggap dia sosok profesional dalam mengelola persatuan dan kesatuan, serta pembinaan wawasan kebangsaan, sehingga bisa merawat harmoni sosial politik Jakarta,” imbuhnya.(*)
