REPUBLIKNEWS.CO.ID, BALIKPAPAN – Forum Komunikasi Pemerhati Kota Balikpapan (FKPKB) menyoroti Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.
Sorotan ini menyangkut penundaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) selain mengecewakan juga dinilai sangat lambat.
Rona Fortuna Siregar, mengatakan, tidak ada alasan bagi pihak Legislatif untuk penundaan AKD.
Baca Juga : Bupati Kutim Hadiri Workshop NEK dan Program Penurunan Emisi GRK Berbasis Hutan dan Lahan
Itu dikarenakan proses sudah berlangsung dan telah dilakukan, mulai dari penyetoran dari pra fraksi baik fraksi murni maupun fraksi gabungan dan semua fraksi telah menyetorkan nama nama anggota dewan yang akan duduk di komisi-komisi badan-badan yang lain.
“Apabila penundaan ini dikarenakan adanya tarik menarik secara politik ini me jadi satu keanehan kalau alasanya untuk mengakomodir semua kepentingan partai yang ada di DPRD maka sangat gampang untuk mengakomodirnya,” katanya, Senin (7/3/2022).
Lebih jauh Rona menjelaskan, Saat ini Ada empat partai yang memiliki lebih dari empat kursi dimana 1 partai memiliki empat kursi ada dua partai memiliki satu kursi dan ada satu partai memiliki dua kursi dan ada satu partai memiliki tiga kursi
Baca Juga : Hasil Kumpulan Pajak Bisa Berfungsi Guna Pembangunan dan Kesejahteraan di Daerah
“Tinggal disebar saja siapa ketua-ketuanya, siapa wakilnya terakomodir semua tapi kalau ada satu partai yang kepengen dua jabatan ketua komisi, ada yang kepengen lebih di badan ini yang menjadi kekecewaan kami sebagai masyarakat,” Ujarnya.
Sebagai ketua forum komunikasi pemerhati Kota Balikpapan, dirinya sangat menyayangkan apabila ada partai yang ingin menguasai seluruh AKD, badan yang ada di DPRD kota Balikpapan
“Untuk kita ketahui bersama, di Kota Balikpapan ini banyak permasalahan kemasyarakatan yang belum terselesaikan dan bahkan permasalahan buang akan datang yang begitu menumpuk,” Sesalnya.
Baca Juga : DPRD Kaltim Minta Hotel Royal Suite Balikpapan Transparan Kelola Aset Pemprov
Masih kata, Rona, Sebagai contoh di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ketenagakerjaan, di bidang pertahanan, di bidang pemerintahan. Ini semua merupakan tanggungjawab dari pada wakil wakil rakyat yang telah dipilih oleh masyarakat untuk menyuarakan aspirasi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat
“Oleh sebab itu, kami meminta kepada ketua DPRD kota Balikpapan untuk bekerjalah sesua dengan tupoksi dan tidak mudah di intervensi oleh pihak manapun karena posisi anda ketua DPRD. Begitu juga bagi ketua ketua partai yang lain tempatkan kader kalian yang mempunyai kualitas, komitmen dan moral untuk ditempat di komisi – komisi, karena kedepan permasalahan kota akan makin kompleks,” Jelasnya.
Terakhir kata, Dia, Untuk pihak legislatif sendiri itu memerlukan pemikiran kontrol pengawasan karena sa.pai saat ini baru ada beberapa kepala dinas yang baru sementara untuk jabatan kepala dinas yang lain belum ada pergantian. Sehingga apabila AKD secepatnya tidak ditetapkan maka bagaimana mereka mau bekerja, mau berkoordinasi dengan kemitraan yang di bawah masing masing komisi
Baca Juga : Jadi Beranda IKN, Disdikbud Kota Balikpapan Dirikan Unit Sekolah Baru
“Jadi sangat disayangkan kalau rumor yang beredar dikarenakan ada partai yang kepengen memiliki lebih dari dua jabatan baik di komisi maupun di badan. Sekali lagi DPRD mempunyai kontrol pengawasan, mempunyai tugas bidang anggaran dan membuat perda sehingga jika ini tidak terlaksana maka kedepannya kota Balikpapan menjadi kota yang bisa kita katakan kota yang tidak siap menopang terciptanya IKN di Kalimantan Timur dan Balikpapan harus mempersiapkan diri,” Tutupnya.(*)
