REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Dalam mewujudkan kemajuan daerah salah satunya dapat ditempuh dengan meningkatkan kemandirian setiap daerah. Hal ini dapat dilakukan pada bidang pelayanan publik, maupun pemanfaatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pengakuan kemandirian daerah oleh pemerintah pusat ini harus kita apresiasi sebesar-besarnya. Caranya adalah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara penuh,” kata Wakil Bupati Gowa Abd. Rauf Malaganni saat menghadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-25 Tahun secara virtual di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, Senin (26/04/2021).
Ia mengatakan, selain itu juga pada pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka mewujudkan daya saing daerah yang lebih baik.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
“Tentunya pada peringatan Hari Otoda kali ini daerah semakin maju dan berkembang. Pemerintah daerah juga bisa semakin adaptif dan inovatif, apalagi di situasi pandemi yang masih membayangi hingga saat ini,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut juga dirangkaikan dengan peresmian tiga aplikasi pelayanan publik oleh Ditjen Otda Kemendagri. Antara lain, SIMUDAH, E-Perda, dan SILPPD.
“Ketiga aplikasi ini ke depannya akan kita adopsi, karena akan mempermudah hubungan antara pusat dengan daerah. Apalagi menurut penjelasan Mendagri tadi ini dapat mengurangi perjalanan dinas, sehingga anggaran bisa kita alokasikan untuk hal lainnya,” terangnya.
Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi
Sementara itu, Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, mengajak masyarakat untuk membangun semangat kerja gotong royong di masa pandemi untuk mewujudkan masyarakat sehat, ekonomi bangkit, dan Indonesia maju.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah saat ini menjadi momentum yang tepat untuk melihat kembali dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintahan daerah di masa yang akan datang,” kata Wapres.
Lebih lanjut kebijakan otonomi daerah ini dimaknai sebagai upaya pemindahan lokus pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah. Pemindahan ini juga disertai dengan pemberian kewenangan khusus untuk mengurus dan mengatur urusan tertentu secara mandiri. (Rhany)
