REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Pendidikan adalah modal dasar sebuah pembangunan kebangsaan. Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri sebab harus ditopang oleh berbagai perangkat, salah satunya adalah literasi yang bersumber dari bacaan yakni buku. Untuk itu, sebagai keseriusan menumbuhkan minat baca, DPRD Sulsel secara bersama-sama berupaya menghadirkan perda tentang transformasi perpustakaan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Golkar, Andi Debbie Purnama Rusdin saat melakukan sosialisasi Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Transformasi Perpustakaan. Bertempat di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Andi Djemma, Makassar, Selasa (28/12/2021).
“Sebab buku adalah pembawa peradaban. Tanpa buku, sejarah itu akan menjadi sunyi. Buku adalah mesin perubahan, jendela dunia. Makanya, untuk menumbuhkan minat baca kami di DPRD Sulsel berupaya menghadirkan regulasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Transformasi Perpustakaan,” kata Debbie Rusdin.
Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan, FORMID Apresiasi Langkah Menteri ESDM
Melalui konsultasi yang menghadirkan akademisi, pihak pemerintah Provinsi Sulsel, praktisi hukum, media dan mahasiswa tersebut, Debbie Rusdin mengharapkan mampu melahirkan kesepahaman dalam melahirkan perda yang solutif untuk pembangunan daerah.
“Ide dan penggalangan harapan dari konsultasi publik ini akan kami jadikan bahan referensi terkait penyempurnaan ranperda transformasi perpustakaan,” harap anggota Komisi E DPRD Sulsel itu.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan, Hasan Sijaya hadir dalam kegiatan itu menyampaikan apresiasi atas inisiasi DPRD Sulsel yang mendorong Rancangan Peraturan Daerah Tentang Transformasi Perpustakaan.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
“Tentu saya orang paling bergembira dan berterima kasih dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Transformasi Perpustakaan yang diinisiasi teman-teman di DPRD Sulsel. Tentunya ini menjadi payung hukum kami, karena selama ini saya hanya menggunakan Pergub dalam pengelolaan dana hibah,” ujar Hasan Sijaya.
Dirinya mengaku terus melakukan perubahan-perubahan perpustakaan yang lebih modern agar memberi kenyamanan bagi pengunjung dan menumbuhkan minat baca.
“Bagaimana memberi ruang layanan perpustakaan yang nyaman. Buku lengkap, ruangannya asri, internetnya bagus, pelayanan bagus. Selain membenahi secara fisik perpustakaan, kami juga membenahi sumber daya manusianya,” tambahnya.
Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi
Hasan Sijaya menyebut selain perpustakaan umum saat ini di Sulsel sudah terdapat 50 perpustakaan lorong. “Jadi kami juga punya program perpustakaan lorong, saat ini sudah ada 50 perpustakaan lorong,” tuturnya.
Sementara itu, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr Hasrul menekankan bagaimana upaya pihak perpustakaan dalam menggerakkan orang agar ramai dikunjungi.
“Bagaimana membuat inovasi ada upaya untuk menggerakkan orang ke perpustakaan. Saran saya dibuat sesuatu hal yang menarik agar ramai dikunjungi,” ucap akademisi yang akrab disapa Lulu itu.
Baca Juga : Inspiring Srikandi, PLN UIP Sulawesi Dorong Pelaku Usaha Perempuan Single Parent Makin Berdaya
Ia mencontohkan agar perpustakaan menarik dikunjungi adalah dengan mengubah kebiasaan anak muda atau pelajar dan mahasiswa yang biasanya nongkrong di cafe agar pindah nongkrong di perpustakaan sambil membaca.
“Bagaimana mengubah kebiasaan anak-anak muda yang tadinya di cafe ke perpustakaan. Kegiatan di perpustakaan diposting di medsos ini bisa menarik minat berkunjung di perpustakaan,” harap Lulu.
Hadir sebagai tim perumus dalam kegiatan sosialisasi Perda tersebut diantaranya Kabag Persidangan DPRD Sulsel Andi Amir Hamzah, Praktisi Hukum Sulaiman Syamsuddin dan Bazra, serta Akademisi UIN Alauddin, Attock Suharto. (*)
