DPMD Kukar Dorong Lembaga Kemasyarakatan Jadi Motor Partisipasi Desa

REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara terus memperkuat peran lembaga kemasyarakatan desa sebagai penggerak partisipasi warga dalam pembangunan. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan setiap program desa berjalan transparan, berkeadilan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Kepala Bidang Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvander, mengatakan bahwa DPMD hadir sebagai fasilitator agar warga memiliki ruang seluas-luasnya dalam menyampaikan aspirasi melalui lembaga seperti karang taruna, kelompok pemuda, hingga organisasi masyarakat.

“DPMD membuka ruang, mendorong pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan bekerja sama, serta memastikan suara masyarakat tersalur dalam proses pembangunan,” ujar Elvander, Kamis (27/11/2025).

Baca Juga : Desa Muara Wis Perkuat Layanan Lansia Lewat Program Kolaboratif Sicekatan

Ia menekankan bahwa pemerintah desa tidak boleh hanya menjadi pelaksana program, melainkan wajib melibatkan masyarakat secara aktif. Meski begitu, Elvander mengakui masih ada desa yang belum optimal membuka forum partisipasi bagi warganya.

DPMD Kukar terus melakukan pembinaan agar seluruh desa menerapkan prinsip keterbukaan dan inklusivitas, sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Selain mendorong pemerintah desa lebih proaktif, DPMD juga menekankan pentingnya keberanian warga dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Baca Juga : BUMDes Loa Sakoh Optimalkan Potensi Ekonomi Desa di Tengah Keterbatasan Modal

“Masukan konstruktif dan fungsi kontrol masyarakat menjadi kunci agar pembangunan desa tetap tepat sasaran,” tambahnya.

Menurut DPMD Kukar, kolaborasi kuat antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan akan menghasilkan tata kelola desa yang lebih profesional dan akuntabel. Dengan begitu, program-program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Melalui peran DPMD sebagai pengawal partisipasi, kami yakin pembangunan desa di Kukar bisa berjalan lebih transparan, inklusif, dan sesuai dengan harapan masyarakat,” tutup Elvander.