REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim menggelar Rapat Paripurna ke-XIX masa persidangan ke-I tahun sidang 2024/2025.
Paripurna ini membahas penyampaian nota penjelasan Pemkab Kutim terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2025.
Dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, rapat tersebut dihadiri oleh 21 anggota dewan dan perwakilan dari Pemkab Kutim, termasuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ade A Yulkafilah yang hadir mewakili Pjs. Bupati Kutim.
Baca Juga : 9 Atlet Tenis Meja Kutim, Pastikan Tiket 16 Besar di Porprov Korpri III Kaltim
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kutim, Jimmi menegaskan pentingnya agenda ini sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Rapat ini adalah implementasi dari pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir,” kata Jimmi.
Jimmi juga memberikan apresiasi kepada jajaran pemerintah atas komitmen dalam menyusun APBD yang transparan dan akuntabel.
Baca Juga : Tim Pickleball Kutim Bidik Tiket Final pada Porprov Korpri III Kaltim
Pembahasan Ranperda APBD 2025, menurutnya, akan berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Sementara itu, Kepala BPKAD Kutim, Ade A Yulkafilah, memaparkan Nota Keuangan APBD 2025 yang menjadi dasar penyusunan kebijakan anggaran tahun depan.
“Rancangan ini disusun dengan mengacu pada berbagai regulasi, seperti Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD dan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” Ade A Yulkafilah.
Baca Juga : Ardiansyah Sebut Pemkab Kutim Komitmen Angkat Seluruh Honorer Jadi P3K
APBD 2025 ini, kata Ade, juga dirancang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026, dengan fokus pada beberapa prioritas utama.
“Yakni penguatan daya saing ekonomi berbasis sektor pertanian, peningkatan pelayanan dasar, penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan,” katanya.
Pendapatan daerah, jelas Ade, diproyeksikan mencapai Rp11,15 triliun, dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp358,38 miliar, Pendapatan Transfer Rp10,24 triliun, lain-lain Pendapatan Daerah yang dah Rp547,79 miliar.
Baca Juga : Bupati Kutim Tekankan Disiplin dan Kepatuhan Bagi Peserta Seleksi P3K
“Kita optimistis angka tersebut dapat dicapai berkat peningkatan kinerja ekonomi dan kebijakan pemerintah yang proaktif,” jelasnya.
Sementara untuk belanja daerah, lanjut Ade, dialokasikan sebesar Rp11,13 triliun, yang terdiri dari, Belanja Operasi Rp5,60 triliun, Belanja Modal Rp4,32 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp 20 miliar, Belanja Transfer Rp1,19 triliun.
“Belanja ini dirancang untuk mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.
Baca Juga : Bupati Kutim Tekankan Disiplin dan Kepatuhan Bagi Peserta Seleksi P3K
Selain itu, terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 15 miliar yang akan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ade menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami berharap masyarakat mendukung program-program pembangunan yang telah dirancang, demi terwujudnya kesejahteraan bersama,” katanya.
Baca Juga : Bupati Kutim Tekankan Disiplin dan Kepatuhan Bagi Peserta Seleksi P3K
Langkah awal melalui rapat paripurna ini menjadi momentum strategis untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar, mulai dari pembahasan hingga pengesahan.
APBD 2025 diharapkan mampu menjadi alat efektif dalam mencapai pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing ekonomi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan di Kutim.
“Semoga usaha ini mendapat sambutan baik dari masyarakat, dan niat untuk membangun Kutai Timur yang lebih maju dapat terwujud,” pungkas Ade. (*/)
