REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar kebanjiran tamu dari berbagai daerah sejak pekan lalu. Mulai dari DPRD Tolitoli, DPRD Donggala, DPPRD Kota Baru, hingga DPRD Buton Selatan.
Mereka melakukan kunjungan kerja sekaligus menjajaki berbagai hal. Mulai dari program kerja DPRD Kota Makassar hingga program kerja kesekretariatan yang selama ini telah berjalan lancar.
DPRD Tolitoli dari Sulawesi Tengah misalnya. Wakil Ketua DPRD Tolitoli dari Fraksi NasDem, Azis Bestari menegaskan bahwa kunjungannya tersebut terkait dengan penguatan kedewanan, khususnya pengawasan di DPRD Makassar. Azis berharap kunjungannya ke DPRD Makassar dapat bermanfaat untuk masyarakat Tolitoli kedepannya.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
“Terima kasih sudah diterima, apapun yang didiskusikan semoga bermanfaat dan bernilai ibadah,” katanya di Kantor DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, Rabu (16/6/2021).
Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Makassar, Anton Paul Goni menjelaskan tentang pola pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Makassar baik di organisasi perangkat daerah (OPD) maupun di Perusda.
Sementara itu, legislator DPRD Makassar lainnya, William Laurin menambahkan jika pengawasan di DPRD Makassar dilakukan dalam dua hal, yakni monitoring dan evaluasi.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
“Kita monitoring serapan anggaran, kenapa serapan anggaran itu minim, kenapa program itu tidak bisa dijalankan. Itulah evaluasi bagi OPD, maksimal dilakukan evaluasi pertriwulan,” ujar William.
Hal berbeda menarik perhatian DPRD Buton. Daerah yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara itu menyatakan ketertarikannya mengenai kegiatan sosialisasi peraturan daerah (perda) yang telah tiga tahun berlangsung di DPRD Makassar.
Wakil Ketua DPRD Buton, Aliadi menyatakan ketertarikannya dan mengapresiasi kegiatan sosialisasi perda yang dipaparkan oleh Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Nurhaldin Halid. Hal menariknya adalah meski dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, kegiatan sosialisasi perda tersebut malah semakin bertambah jumlahnya.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
“Disini kita bisa berbagi terkait refocusing anggaran yang dilakukan oleh DPRD Makassar dimana kegiatan sosialisasi perda tersebut tahun sebelumnya sebanyak empat kegiatan naik drastis menjadi 15 kegiatan,” kata Aliadi.
“Insyaallah sesampai di Buton saya akan sharing lagi bersama teman-teman untuk membahas hal tersebut,” demikian politisi senior Golkar asal Buton ini. (*)
