REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa nomor urut 1, Amir Uskara-Irmawati Haeruddin (Aurama) menyoroti dugaan kecurangan yang kian masif dan sistematis jelang pemungutan suara pada 27 November mendatang.
Tim Hukum Aurama, Muallim Bahar, mengungkapkan bahwa hampir 100 laporan dugaan pelanggaran telah dilayangkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gowa. Ia pun berharap tuah Bawaslu Gowa untuk dapat menegakkan keadilan di kabupaten bersejarah itu.
“Laporan yang telah kita layangkan mencakup berbagai pelanggaran serius, termasuk politisasi birokrasi, keterlibatan aparat, hingga praktik politik uang,” kata Muallim Bahar dalam sesi konferensi pers di Posko Induk Aurama, Jalan Kacong Dg Lalang, Kabupaten Gowa, Senin (25/11/2024).
Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan, FORMID Apresiasi Langkah Menteri ESDM
Salah satu dugaan praktik politik uang yang dilaporkan tim hukum Aurama ke Bawaslu Gowa adalah temuan kasus di salah satu SMP Negeri di Sungguminasa.
Dugaan praktik politik uang ini mencuat setelah adanya oknum guru yang terciduk membagikan uang senilai Rp200 ribu per orang kepada para orang tua siswa. Peristiwa ini terjadi pada Minggu (24/11/2024), bertepatan dengan masa tenang Pilkada 2024.
“Kami melihat lonjakan dugaan kecurangan ini semakin masif pasca Bupati Gowa melakukan cuti kampanye. Akhirnya, hampir seluruh wilayah dengan masif melabrak aturan, mulai dari oknum aparat desa, oknum guru dan oknum ASN lainnya,” ujar Muallim Bahar.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
“Hal ini bagi kami adalah kejahatan nyata yang dipertontonkan oleh paslon dalam kontestasi Pilkada Gowa 2024 yang muaranya adalah melahirkan iklim demokrasi yang tidak sehat,” tambahnya.
Menurut Muallim Bahar, pihaknya paling menyayangkan dugaan praktik politik uang di lingkup satuan pendidikan Kabupaten Gowa. Pasalnya ditemukan bertepatan dengan momentum peringatan Hari Guru Nasional sehingga sangat mencederai dunia pendidikan.
“Gakkumdu Bawaslu Gowa penting untuk menelusuri sumber keuangan, mulai dari nomor seri uang. Jika sumbernya dari paslon atau tim paslon agar ditindaki sebagaimana tertuang dalam undang-undang Pemilu maupun PKPU,” harapnya.
Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi
“Politik uang adalah sesuatu yang haram dalam proses Pilkada karena aturannya jelas serta sanksinya sangat tegas. Kita percayakan kepada Gakkumdu Bawaslu agar bekerja profesional tanpa tekanan,” tegas Muallim Bahar.
Menurutnya, insiden ini menjadi catatan khusus dalam proses demokrasi di Pilkada Gowa. Ia berharap masyarakat Kabupaten Gowa dapat memilih sesuai dengan hati nuraninya.
“Bagi kami warga Kabupaten Gowa saatnya sadar bahwa Pilkada ini adalah pesta rakyat bukan paksa rakyat. Kita harus melalui ini dengan riang gembira tanpa paksaan, tekanan maupun ancaman,” beber Muallim Bahar.
Baca Juga : Inspiring Srikandi, PLN UIP Sulawesi Dorong Pelaku Usaha Perempuan Single Parent Makin Berdaya
Sementara itu, Juru Bicara Tim Aurama, Djaya Jumain menegaskan bahwa Pilkada seharusnya menjadi pesta demokrasi rakyat, bukan ajang tekanan atau ancaman.
“Kami percaya pada keadilan dan integritas proses demokrasi. Insyaallah kemenangan ini milik rakyat, jika kecurangan dapat dicegah,” kata Djaya Jumain.
Dibalik banyaknya dugaan kecurangan yang ditemukan, pihaknya mengaku tetap optimis Aurama dapat memenangkan kontestasi Pilkada Gowa 2024. Apalagi dengan hasil survei sementara menunjukkan keunggulan di angka 52,2 persen. (*)
