0%
logo header
Kamis, 07 Februari 2019 17:25

Dukung Program ASITA, Pemprov Sulsel Buka Loket Pengurusan Paspor di Kantor Disbudpar

Pj Sekda Provinsi Sulsel, Shari F Rarjamilo memberikan sambutan Rapat Koordinasi Teknis Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Daerah Tahun 2018 dan Capaian Atas Indikator Hak Asasi Manusia Tahun 2017/2018 di Provinsi Sulsel, di Hotel Arya Duta, Makassar, Kamis (07/02/2019).
Pj Sekda Provinsi Sulsel, Shari F Rarjamilo memberikan sambutan Rapat Koordinasi Teknis Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Daerah Tahun 2018 dan Capaian Atas Indikator Hak Asasi Manusia Tahun 2017/2018 di Provinsi Sulsel, di Hotel Arya Duta, Makassar, Kamis (07/02/2019).

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Ashari F Radjamilo, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis dalam rangka Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Daerah Tahun 2018 dan Capaian Atas Indikator Hak Asasi Manusia Tahun 2017/2018 di Provinsi Sulsel, yang digelar di Hotel Arya Duta, Makassar, Kamis (07/02/2019).

Rapat ini dihadiri oleh Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Muallim Abdi, Kakanwil Kementrian Hukum dan HAM Sulsel Iman Suyudi dan Direktur Kerjasama Direktorat Jendral HAM Bambang Iriana.

Ashari menyampaikan rencana Pemprov Sulsel untuk menghadirkan pelayanan pengurusan Paspor di Kantor Dinas Kebudayaan dan Kepariwataan (Disbudpar) Sulsel, bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kakanwil Kementrian Hukum dan HAM Sulsel.

Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe

“Ini pelayanan penerbitan paspor, jadi Bapak Gubernur menyediakan satu ruangan di Kantor Dinas Pariwisata Sulsel. Beliau berkeinginan agar seluruh himpunan pariwisata menyangkut masalah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Sulsel itu bisa berkantor di situ,” kata Ashari.

Sehingga, jika ada masyarakat membutuhkan pelayanan paspor bisa langsung di tempat tersebut.

“Beliau (Gubernur) berkeinginan untuk ditindaklanjuti, itu pesan beliau kepada saya, tadi sebelum datang ke tempat ini,” sebutnya.

Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi

Sehingga, Ia berharap Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kakanwil Kementrian Hukum dan HAM Sulsel mendukung hal tersebut.

“Paling lambat Maret akan datang terlaksana di sana, kami sudah siapkan prasarananya, tinggal saran dari Kementerian Hukum dan HAM Sulsel. Mudah-mudahan akan bisa terwujud dan bisa semakin mendekatkan pelayanan kita,” ujarnya. (rls)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646