REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Kalla Toyota ambil bagian dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja informal seperti, petani, nelayan, pedagang, dan pekerja lepas. Jaminan diberikan melalui penjaminan BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja informal tersebut.
Dalam program tersebut, Kalla Toyota memberikan jaminan kepada sekitar 2.000 pekerja informal di Kota Makassar. Dukungan ini dianggap penting, sebab pekerja informal merupakan kontributor utama dalam pembangunan ekonomi daerah hingga negara.
People General Manager Kalla Toyota Muhammad Syauki mengungkapkan, saat ini, keberadaan Kalla Toyota masih menjadi market leader, dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat Makassar, serta Sulawesi yang dimana menjadi area pemasaran.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Sehingga, dengan menyadari hal tersebut, Kalla Toyota sebagai bagian dari Kalla Grup melalui salah satu visi misinya yakni terlibat aktif dalam mengembangkan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahterahaan masyarakat demi kemajuan bersama, terus berusaha memberikan dampak positif kepada seluruh masyarakat di sekitar wilayah pemasarannya.
“Kami memiliki banyak program sosial salah satunya adalah program sosial Sertakan atau Sejahterakan Pekerja di Sekitar yang menjadi salah satu program utama kami 2024,” katanya, usai menghadiri Penyerahan Hasil Kajian dan Diskusi Publik “Optimalisasi Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Informal”, di Balai Kota Makassar, kemarin.
Pada program Sertakan tersebut, Kalla Toyota bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan Pemerintah Kota Makassar.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
“Pada program tahap satu ini, kami dari Kalla Toyota ikut serta menanggung 2.000 pekerja informal. Mudah-mudahan dengan program ini, kami bisa terus tingkatkan dan kami perluas lagi jangkauannya,” katanya.
Ia berharap, dengan keterlibatan Kalla Toyota dalam program tersebut dapat memberikan kontribusi positif. Termasuk memberikan dampak yang besar kepada pekerja-pekerja di sektor informal.
“Sehingga bisa bersama-sama mensejahterahkan masyarakat yang berkelanjutan,” tegas Muhammad Syauki.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
Sementara, Pimpinan Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng mengungkapkan, Ombudsman, memiliki prinsip yakni hukum tertinggi dalam pelayanan publik adalah keselamatan rakyat. Maka dari itu, program ini menjadi fokus kajiannya di tahun ini.
Apalagi lanjutnya, melalui data yang ada disebutkan bahwa sekitar 59,17 persen dari total 84,13 juta pekerja Indonesia adalah pekerja informal.
“Sektor informal menjadi salah satu sektor yang berkontribusi tinggi dalam pertumbuhan ekonomi kita. Petani dan nelayan, sebagai bagian dari sektor informal, merupakan kelompok yang paling rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi, termasuk penyakit, kecelakaan kerja, dan kesulitan finansial di masa tua,” sebutnya.
