REPUBLIKNEWS.CO.ID, PALOPO – Ekonom muda Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Alfrianto menjelaskan dampak ekonomi jika pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dipotong sebanyak 30 persen.
Alumni Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) ini menjelaskan beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan pemda terkait kebijakan TPP ASN Kota Palopo.
Dari aspek kontribusi, fungsi payanan publik melekat kepada ASN. Hal Ini perlu dievaluasi oleh pemerintah sejauh mana tingkat efektivitas kinerja ASN terhadap pemotongan TPP.
Baca Juga : FPPHD Kanwil Kemenkumham Sulsel Apresiasi Produk Hukum Daerah Palopo, Wajo, dan Lutim
Apalagi ditengah situasi covid saat ini, meski nya ASN menjadi ujung tombak penanganan dan pemulihan ekonomi. Maka dibutuhkan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas. Jangan sampai, dengan pemotongan TPP ini malah semakin menurunkan efektivitas pelayanan publik.
Kemudian jika ditinjau dari daya beli ASN merupakan salah satu dari strukur perekonomian yang digolongkan sebagai tenaga kerja formil dan digolongkan kelas menengah.
Jika dilihat dari status pekerjaan utama (buruh/karyawan/pegawai) paling dominan ( 52,97 %) bahkan mengalami penurunan sebsar 9,39 %. Kota palopo ini jika dilihat PDRB nya dari sisi pengeluaran tahun 2020, konsumsi rumah tangga berkontribusi besar dalam perekonomian sebesar 56.89%.
Baca Juga : Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel Harmonisasi Produk Hukum Kota Palopo, Kabupaten Barru, dan Gowa
“Ini juga mengalami penurunan 0.79 %. Sehingga jika pendapatan pada tenaga kerja ini berkurang, maka dipastikan akan berpengaruh terhadap sirkulasi perekonomian di kota palopo, karena golongan pengeluaran diatas 1 juta itu yang mendominasi sekitar 53 %,” jelas Alfrianto.
Dia menambahkan, Pemerintah harus mengidentifikasi belanja infrastruktur dan penggunaan dana covid.
Legislatif juga perlu lebih aktif melakukan pengawasan terkait dengan efektivitas anggaran covid dari hasil refocusing APBD.
Baca Juga : BIN Sulsel Kolaborasi Pemkot Palopo Tekan Covid-19 Varian Baru Lewat Vaksinasi
“Ini juga untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran di lapangan, apakah sudah berjalan dengan baik atau maslahanya karena kordinasi instansi yang tidak memadai sehingga serapan anggaran juga bermasalah,” imbuhnya.
Alfri juga menjelaskan, pemerintah Kota juga tentu lebih paham mana anggaran infrastruktur prioritas saat ini yang dibutuhkan masyarakat dan mana pembangunan yang masih bisa ditunda penganggaran nya.
“Juga mengedintifikasi terhadap belanja-belanja seperti perjalanan dinas dan pembangunan infrastruktur yang masih bisa ditunda pelaksanaannya,” kuncinya.
Baca Juga : Walikota Palopo Rakor Pengendalian Covid-19 Bersama Mendagri
Sebelumnya diberitakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di Kota Palopo bakal dipotong. Rencananya besarannya mencapai 30 persen.
Informasi yang dihimpun pemotongan itu dilakukan untuk meminimalisir defisit anggaran yang banyak dialihkan ke penanganan Covid-19.
Rencana pemotongan TPP ini diungkap dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD 2022 Kota Palopo yang digelar di Ruang Bamus kantor DPRD Palopo, Rabu (4/8/2021).
Baca Juga : Walikota Palopo Rakor Pengendalian Covid-19 Bersama Mendagri
Kepala Inspektorat Kota Palopo, Asir Mangopo yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Palopo, mengatakan pemotongan TPP ini mengingat pendapatan daerah di tengah pandemi Covid-19 mengalami penurunan, sehingga perlu dirasa dilakukan penyesuaian.
