REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki empat arah kebijakan maupun rekomendasi strategis dalam mendorong penguatan sektor jasa keuangan hingga ke daerah.
Hal ini diungkapkan Kepala OJK Sulselbar Moch Muchlasin, saat menjadi narasumber pada Sulsel Talk: Ekonomi Sulsel di Pusaran Perang Dagang Global 2.0: Menakar Risiko, Menjemput Peluang, yang digelar Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan, Rabu, (14/05/2025) lalu.
“Arah kebijakan dan rekomendasi ini pun berfokus pada kontribusi sektor jasa keuangan dalam dalam mendukung progam pemerintah daerah, upaya pengembangan jasa keuangan hingga ke daerah, termasuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan pada daerah-daerah terpencil,” terangnya.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
Ia menjelaskan, keempat hal tersebut antara lain, pertama, optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung pencapaian target program prioritas. Hal tersebut di lakukan dengan upaya pengembangan komoditas unggulan daerah.
“Hal ini telah kita kolaborasikan bersama dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan offtaker untuk mengembangkan ekosistem pembiayaan komoditas unggulan daerah. Di Sulsel sendiri kita sudah ada budidaya pisang cavendish, dan nanas madu yang terus kita dorong ekosistemnya,” katanya.
Kemudian, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan. Upaya ini dilakukan dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan dan penjaminan bagi petani dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Termasuk pengembangan produk asuransi parametrik. Selanjutnya, dukungan kebijakan program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subiato.
Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi
Kedua, pengembangan dan penguatan kapasitas sektor jasa keuangan. Kebijakan ini pun diimplementasikan melalui, penguatan kapasitas sektor jasa keuangan yang berdaya saing dan berdaya tahan. Dimana dengan melakukan penguatan melalui stratifikasi kegiatan usaha, pemenuhan ekuitas minimum, penataan profesi di sektor jasa keuangan, konsolidasi industri, serta peningkatan tata kelola, manajemen risiko dan transparansi
Ada pula supervisory technology untuk proses pengawasan. Bentuk implementasinya yakni memberikan pemanfaatan Big Data Analytics & Artificial Intelligence (AI), dan didukung oleh tools pengolahan data. Selain itu, perluasan mandat OJK sesuai UU P2SK dengan memberikan ruang bagi sektor jasa keuangan untuk tumbuh dan berkembang sejalan dengan roadmap sektor keuangan.
Ketiga, penguatan literasi dan inklusi keuangan. Hal ini dorong melalui edukasi keuangan yang lebih massif dan strategis. Kemudian, penguatan peran agen literasi keuangan dan kolaborasi strategis pembentukan agen literasi keuangan dari berbagai kalangan.
Baca Juga : Inspiring Srikandi, PLN UIP Sulawesi Dorong Pelaku Usaha Perempuan Single Parent Makin Berdaya
“Ini kita lakukan melalui kegiatan Training of Trainer dengan peserta dari segmen guru, mahasiswa, tokoh adat, perempuan, dan lainnya. Serta, kolaborasi strategis dengan Satgas Pasti dan Indonesa Anti Scam Centre (IASC) dalam pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan di sektor keuangan,” terang Muchlasin.
Sementara yang keempat yakni, penguatan sinergi untuk mendorong perekonomian dan perluasan akses keuangan. Langkah yang ditempuh pun melalui peningkatan akses keuangan yang merata dengan mendorong perluasan agen laku pandai, seperti bumdes,koperasi, hingga badan usaha perorangan di wilayah perdesaan.
Termasuk pada sinergi pembiayaan sektor produktif. Ini dilakukan dengan memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulsel dalam merancang program pembiayaan klaster komoditas unggulan, serta dukungan terhadap perluasan akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit UMKM dan asuransi pertanian, serta mendorong pemanfaatan pembiayaan melalui Fintech P2P Lending dan Securities Crowdfunding (SCF).
