Jefri mendesak Presiden Jokowi untuk mengevaluasi bahkan mencopot Menteri yang terbukti melakukan kongsi bisnis dengan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan perusahaan penyedia layanan PCR.
“Harga PCR yang tinggi dan kebijakan wajib PCR untuk perjalanan selama ini dengan dugaan modus bisnis di baliknya merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat keji dan menyengsarakan rakyat. Para pelakunya harus diganjar dengan sanksi moral, bahkan dicopot dari jabatannya,” kata mahasiswa pascasarjana UI ini.
Jefri menyampaikan adanya keresahan publik akibat dugaan praktik bisnis tes PCR yang melibatkan beberapa menteri. Jefri mendukung langkah tegas Presiden Jokowi untuk mengevaluasi menteri yang diduga terlibat praktik bisnis PCR yang memanfaatkan kebijakan negara.
Baca Juga : Buka Kongres Nasional ke-38 GMKI, Gubernur Sulsel Beri Hibah Rp 750 Juta
“Menurut pemberitaan di media, perusahaan keluarga Erick Thohir terlibat dalam bisnis PCR. Kemudian Menteri Kesehatan sejak awal tahun membiarkan harga PCR yang mahal sebelum kemudian ditegur dan diingatkan oleh Pak Jokowi. Keduanya, menurut dugaan GMKI, mengetahui, bahkan terlibat dalam kongsi bisnis PCR ini. Mereka harus bertanggungjawab, sebelum rakyat bertindak,” ujarnya.
GMKI mendukung penghapusan pemberlakuan tes PCR dalam penggunaan transportasi bagi masyarakat yang sudah melakukan vaksin lengkap.
GMKI berterimakasih kepada Presiden Jokowi yang dengan cepat meminta para pembantunya untuk menurunkan harga PCR dan meminta penghapusan PCR sebagai syarat perjalanan untuk penerima vaksin lengkap. “Jangan ada lagi praktik kartel seperti ini ke depannya,” pungkasnya. (*)
