REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar melalui Bidang Humas dan IKP menggelar kegiatan kehumasan pemerintahan di era media sosial di Novotel Hotel, Makassar, Selasa (25/11/2025).
Kegiatan ini menghadirkan Wicaksono atau yang lebih dikenal dengan nama penanya Ndoro Kakung, seorang penulis dan praktisi sosial media yang berasal dari Yogyakarta.
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan humas pemerintah dalam mengelola informasi dan interaksi kepada publik khususnya di media sosial.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Ndoro Kakung membagikan tips dan strategi kehumasan yang efektif di era digital.
Dalam materinya, ia menekankan pentingnya membangun interaksi yang kuat dengan masyarakat melalui media sosial. Tujuannya, agar tidak sekadar informasi tapi menjadi interaksi publik.
“Di era digital sekarang publik tidak lagi menginginkan seremoni belaka. Publik menginginkan interaksi langsung ke pemerintah setempat. Direspons dan ditindaki keluhannya,” ucap Ndoro Kakung.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Ia menekankan seorang humas di pemerintahan harus aktif untuk merespons dan menyajikan konten yang membuat masyarakat mendapat sebuah wadah untuk saling interaktif.
“Humas harus belajar menyajikan konten yang mudah dipahami dan dibaca. Harus belajar teknik infografis. Tanpa tiga unsur ini publik hanya dapat narasi bukan akses ke informasi. Seorang humas harus menyiapkan diri untuk tsunami informasi”, jelasnya.
Tak hanya itu, admin sosmed harus memahami algoritma konten agar mencapai tujuan pemasaran dan komunikasi secara efektif dan mengoptimalkan strategi konten.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
Ia juga mencontohkan hingga saat ini banyak humas baik di pemerintahan dan instansi lainnya yang masih mengelola akun sosmednya dipenuhi dengan seremoni wajah pimpinan. Sehingga tidak ada efek informasi yang dapat tersampaikan ke publik. Akibatnya follower tidak bertambah dan interaksi tidak berkembang.
“Kesalahan umum humas itu menganggap medsos sebagai arsip kegiatan pribadi pimpinan. Caption yang seperti rilis berita, konten yang tidak ada ajakan ke publik dan komentar publik yang diabaikan,” paparnya.
Ndoro Kakung pun berpesan humas yang baik adalah humas yang mampu menyampaikan keluhan masyarakat ke pimpinan.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
“Contoh Bukan pimpinan menghadiri rapat tapi yang di-share ke masyarakat itu efek nyata ke masyarakat dari rapat tersebut,” tutupnya.
Kegiatan ini sendiri diharapkan dapat meningkatkan kemampuan humas pemerintah dalam mengelola informasi dan interaksi di media sosial, sehingga dapat meningkatkan citra pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. (*)
