REPUBLIKNEWS.CO.ID, PAREPARE — Melalui program INKLUSI, Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dan Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) Kota Parepare menggelar monitoring dan Teknikal Asisten (TA) Implementasi Kelurahan Inklusi dan Penguatan Hak Sosial Politik di tingkat Kelurahan, Kamis (27/06/2024).
Kegiatan tersebut menghadirkan Kabag Pemerintahan Pemkot Parepare sebagai pemateri, serta dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Dinas Pendidikan, Disnaker, Dinsos, Dinkes, kelurahan, dan kecamatan sebagai peserta. Selain itu, perwakilan dari kelompok disabilitas juga turut hadir.
Dalam kegiatan awal untuk menggagas Kelurahan Inklusif ini, Kabag Pemerintahan yang menjadi pemateri memaparkan sembilan indikator kategori Kelurahan Inklusif. Diskusi juga dilakukan untuk menganalisis langkah-langkah yang harus diambil dalam mewujudkan Kelurahan Inklusif.
Baca Juga : Berisi 15 Program Gratis, Masyarakat Lumpue Ramaikan Peluncuran Erat Menyapa
Salah satu langkah yang harus segera diambil adalah penerbitan Surat Keputusan (SK) Walikota Parepare sebagai legitimasi dan payung hukum bagi Kelurahan Inklusif tersebut.
Empat kelurahan yang akan menjadi pilot proyek Kelurahan Inklusif ini adalah Kelurahan Lumpue, Watang Bacukiki, Watang Soreang, dan Kelurahan Ujung Sabbang.
Koordinator Program Inklusi Parepare, Abd. Samad Syam, menjelaskan bahwa pembentukan Kelurahan Inklusif menjadi prioritas. Dengan begitu, akan tercipta lingkungan yang ramah dan mendukung bagi semua warga, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.
Baca Juga : Ribuan Anggota Bestie TSM Dukungan, Siap Memenangkan Tasming Hamid di Pilkada 2024
“Apalagi jika Kota Parepare menjadi penggagas perdana lahirnya Kelurahan Inklusif ini, akan sangat luar biasa. Maka dari itu, kegiatan-kegiatan kami tentang kelurahan inklusi ini akan terus dikoordinasikan dengan Pemkot Parepare, terutama Kabag Pemerintahan,” jelas Abd. Samad.
Sementara itu, Wakil Ketua DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Parepare, Dino Wailissa, sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Terlebih karena tidak hanya menggagas, tetapi juga mengikutsertakan penyandang disabilitas sebagai keterwakilan.
“Dalam kegiatan seperti ini, kita bisa menjawab isu-isu disabilitas. Apalagi kami termasuk komunitas rentan dan marginal. Harapan kami, dengan terbentuknya Kelurahan Inklusif ini nantinya, isu-isu disabilitas bisa lebih berkurang. Karena dalam menyelesaikan isu-isu ini, harus dimulai dari bawah dulu. Jadi, tentu kami sangat mendukung pembentukan Kelurahan Inklusif ini,” jelas Dino.
Dalam kegiatan itu, telah dijadwalkan akan dilakukan peluncuran Kelurahan Inklusif di Kota Parepare pada tiga Desember mendatang, bertepatan dengan Hari Penyandang Disabilitas. (*)
