0%
logo header
Jumat, 23 Agustus 2024 09:15

Gelar Paripurna, DPRD Sulsel dan Pemprov Sepakati Perubahan KUA-PPAS TA 2024

Rizal
Editor : Rizal
DPRD Sulsel dan Pemprov Sulsel melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang perubahan KUA-PPAS TA 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sulsel, Kamis (22/8/2024). (Foto: Istimewa)
DPRD Sulsel dan Pemprov Sulsel melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang perubahan KUA-PPAS TA 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sulsel, Kamis (22/8/2024). (Foto: Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemprov Sulsel melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) TA 2024 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sulsel, Kamis (22/8/2024).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah didampingi Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari dan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Muzayyin Arif.

Hadir juga Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrollah bersama para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulsel.

Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel

Ketua Banggar DPRD Sulsel, Irwan Hamid mengatakan kesimpulan rapat kerja Banggar bersama TAPD, komposisi akhir laporan keuangan, yang tertuang dalam Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2024. Bahwa target Pendapatan APBD Pokok 2024 sebesar Rp10.028.809.403.743.

“Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum pembahasan sebesar Rp5.461.177.920.943 dan setelah pembahasan mengalami penambahan pendapatan sebesar Rp61.854.371.514. Jadi total pendapatan daerah sebesar Rp5.523.032.292.457,” kata Irwan Hamid saat membacakan laporannya.

Menurutnya, target Pendapatan Transfer Daerah sebesar Rp4.557.831.416.000 setelah pembahasan mengalami penambahan pendapatan sebesar Rp78.336.225.000. Jadi jumlah pendapatan transfer setelah pembahasan sebesar Rp4.636.167.641.000.

Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan

Sementara lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp9.800.066.800 setelah pembahasan mengalami pengurangan pendapatan sebesar Rp913.600.000. Jadi jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah pembahasan sebesar Rp8.886.466.800.

“Adapun PAD setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar Rp139.276.996,514, sehingga total PAD setelah pembahasan sebesar Rp10.168.086.400.257,” lanjut Irwan Hamid.

Pada belanja daerah, proyeksi belanja APBD Pokok 2024 sebesar Rp10.113.809.403.743 setelah pembahasan mengalami penurunan sebesar Rp52.425.343.512,73. Sehingga total belanja daerah setelah pembahasan sebesar Rp10.061.384.060.230,30.

Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional

Adapun dengan rincian sebagai berikut yakni Proyeksi Belanja Operasional sebesar Rp.6.733.284.586.702,42, Proyeksi Belanja Modal sebesar Rp1.341.467.779.885,00 dan Proyeksi Belanja Tak Terduga sebesar Rp.10.847.751.021.

Sementara Belanja Transfer sebesar Rp.1.975.783.942.621,85. Terdiri dari Proyeksi Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.1.707.712.415.259,00 dan Proyeksi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.268.071.527.362,85.

“Sebuah apresiasi sebenarnya yang patut menjadi kebanggaan bersama karena adanya peningkatan pendapatan hingga Rp139 miliar dan itu diluar dugaan bagi kita semua,” beber Irwan Hamid.

Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal

Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrollah mengapresiasi kinerja pimpinan dan anggota DPRD Sulsel melalui Banggar yang terus memberikan masukan dan catatan agar pemanfaatan anggaran di setiap OPD menyentuh kesejahteraan masyarakat Sulsel secara keseluruhan. (*)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646