REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi utama seorang anggota DPRD yang harus dijalankan. Dua fungsi utama lainnya adalah fungsi legislasi dan fungsi penganggaran.
Hal inilah yang melatarbelakangi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas turun langsung melakukan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel. Kali ini, ia menyambangi Jalan Tidung VII, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Rabu (27/8/2025).
Dalam pemaparannya, legislator Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu menekankan pentingnya kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan. Salah satunya untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai dengan peruntukannya dan berdampak positif bagi masyarakat.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
“Kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan,” kata Edward Horas.
Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Edward Horas yang juga sekretaris Komisi A DPRD Sulsel itu menyebut bahwa pengawasan APBD adalah pemantauan pelaksanaan anggaran secara berkala. Ini mencakup penelusuran apakah alokasi dana sesuai dengan rencana, apakah pengeluaran berada dalam batas yang telah ditetapkan, dan apakah program dan kegiatan yang didanai APBD dilaksanakan sesuai dengan rencana.
Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi
“Dalam tahap ini, kami ingin memastikan bahwa setiap pengeluaran yang terjadi adalah berdasarkan pada kebutuhan dan aturan yang berlaku,” tambah Edward Horas
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan terima kasih atas sambutan warga yang luar biasa pada kegiatan tersebut. Ia pun mengajak warga untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan APBD tersebut.
Meski merupakan agenda pengawasan, masyarakat juga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan beragam aspirasi dan keluhannya. Aspirasi yang dominan disampaikan adalah keluhan terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kenaikan retribusi sampah.
Baca Juga : Inspiring Srikandi, PLN UIP Sulawesi Dorong Pelaku Usaha Perempuan Single Parent Makin Berdaya
Edward Horas pun berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut ke pihak-pihak terkait. Hal ini dilakukan guna mencari solusi bersama terhadap masalah tersebut. (*)
