REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA —- Kabupaten Gowa masuk menjadi daerah yang cepat melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin mengatakan, jika dilihat secara nasional Pemerintah Kabupaten Gowa menjadi daerah yang kesembilan dari sekitar 555 daerah di Indonesia yang telah mencairkan dana pilkadanya.
“Kalau dilihat secara nasional ini daerah yang kesembilan dalam minggu-minggu terakhir ini. Kalau masuk 50 besar itu sudah sangat luar biasa, daerah di Indonesia kan 555 daerah, sementara ini ke sembilan tentunya itu top lah,” terangnya usai menghadiri Penandatanganan Bersama NPHD antara KPU Kabupaten Gowa dan Pemkab Gowa, serta Bawaslu Gowa dan Pemkab Gowa, di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, Jumat, (29/09/2023).
Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan, FORMID Apresiasi Langkah Menteri ESDM
Bahkan, lanjut Bahtiar yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI ini mengaku, untuk tingkat Sulawesi Selatan, Pemkab Gowa berhasil menjadi daerah yang pertama yang telah mencairkan dana pilkadanya kepada pihak penyelenggara pemilu. Baik ke KPU Kabupaten Gowa, maupun Bawaslu Kabupaten Gowa.
“Dari 24 kabupaten dan kota di Sulsel, Gowa lah yang pertama. Bahkan tadi kita dengar pengakuan Bawaslu dan KPU Gowa katanya sudah sejak 13 Februari 2023 yang lalu dana ini telah disiapkan. Ini sangat luar biasa,” sebutnya.
Ia pun menyampaikan kebanggaannya dengan respon cepat Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan dalam menyiapkan anggaran Pilkada 2024. Pasalnya saat ini pemerintah pusat, DPR , dan rekan-rekan penyelenggara negara di tingkat pusat masih sedang menyiapkan tahapan pemilu termasuk pilkada. Salah satunya pada tahapan terpentingnya adalah kesiapan keuangan dalam hal ini NPHD.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
“Ini artinya Kabupaten Gowa sangat siap melaksanakan Pilkada 2024,” terangnya.
Bahkan, Bahtiar berharap agar seluruh kepala daerah di Sulawesi Selatan dapat belajar ke Pemerintah Kabupaten Gowa untuk mendorong agar proses NPHD-nya dapat cepat dilaksanakan.
“Bahkan saya sebagai pejabat gubernur pun harus belajar bagaimana bisa cepat. Ini untuk menyakinkan masyarakat bahwa Pilkada 2024 itu bisa dilaksanakan,” tegasnya.
Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi
Selanjutnya, setelah semua daerah menandatangani NPHD Pilkada-nya maka dipastikan proses politik dalam hal ini penyelenggaraan Pilkada 2024 di Sulsel mampu menjadi provinsi yang paling siap.
“Saya akan dorong kabupaten dan kota di minggu-minggu ini untuk bisa melakukan penandatanganan NPHD ini. Jika ini bisa dilakukan secara simultan di seluruh kabupaten dan kota maka kita bisa menjadi provinsi paling siap se-Indonesia, dengan provokasi positif dari Kabupaten Gowa kami pun optimis bisa,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Gowa telah menganggarkan sebanyak Rp90 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang.
Baca Juga : Inspiring Srikandi, PLN UIP Sulawesi Dorong Pelaku Usaha Perempuan Single Parent Makin Berdaya
Anggaran tersebut pun mulai dicarikan usai melakukan Penandatanganan NPHD antara Pemkab Gowa dengan KPU, dan Bawaslu Kabupaten Gowa.
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan, jumlah anggaran Pilkada 2024 yang disiapkan pemerintah daerah sekitar Rp90 miliar. Anggaran ini dibagi ke penyelenggara pemilihan umum dan pengamanan.
Adnan menyebutkan, masing-masing Komisi Penyelenggara Umum (KPU) Kabupaten Gowa sebesar Rp60 miliar, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gowa sebesar Rp15 miliar, dan anggaran pengamanan pilkada Rp15 miliar.
Baca Juga : Inspiring Srikandi, PLN UIP Sulawesi Dorong Pelaku Usaha Perempuan Single Parent Makin Berdaya
“Anggarannya kalau KPU Gowa itu Rp60 miliar, sementara Bawaslu Gowa Rp15 miliar, termasuk anggaran pengamanan juga sekitar Rp15 miliar,” sebutnya
Adnan menjelaskan, anggaran Pilkada 2024 tersebut telah dipersiapkan Pemkab Gowa sejak keluarnya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri. Dimana pihaknya langsung melakukan konsolidasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD Kabupaten Gowa.
“Dalam konsolidasi ini kami melakukan beberapa koreksi terkait dengan program-program yang berjalan pada tahun ini. Dalam hal ini tentu ada beberapa program yang kita lakukan penundaan agar kita bisa mengalokasikan anggaran Pilkada 2024 ini,” jelasnya.
Baca Juga : Inspiring Srikandi, PLN UIP Sulawesi Dorong Pelaku Usaha Perempuan Single Parent Makin Berdaya
Setelah beberapa program kegiatan diputuskan untuk ditunda, maka anggaran Pilkada ini pun segera diputuskan. Bahkan disebutkan pembahasannya telah rampung sejak Februari 2023 lalu. Kemudian selanjutnya sudah dilakukan SK Parsial oleh DPRD Kabupaten Gowa sejak April 2023, dan setelah penandatanganan NPHD (hari ini) dilakukan pemerintah daerah langsung melakukan transfer ke KPU Gowa dan Bawaslu Gowa.
“Perlu kita ketahui bahwa ini adalah kewajiban, pilkada adalah gawenya daerah, kalau pemilu dan pilpres gawenya pusat. Karena itu tanggung jawab daerah, maka kewajiban daerah. Sehingga yang kita rasa sunnah dipinggirkan dulu baru kita prioritaskan yang menjadi kewajiban,” tegas Adnan.
Adnan mengaku, dalam pencairan anggaran Pilkada 2024 ini, Pemkab Gowa akan dicairkan dalam dua tahapan. Hal ini sesuai dengan aturan dan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI.
Baca Juga : Inspiring Srikandi, PLN UIP Sulawesi Dorong Pelaku Usaha Perempuan Single Parent Makin Berdaya
“Instruksi Mendagri itu diminta untuk dua tahun di anggarkan. Makanya periode 2023 ini kami anggarkan dulu 40 persen, kemudian 60 persennya kita anggarkan pada 2024 mendatang,” jelasnya.
