REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengaku, sebagai upaya penanggulangan bencana di daerahnya pihaknya telah menginstruksikan pihak terkait untuk membangun posko bencana hingga ke desa dan kelurahan.
“Kami minta membangun posko siaga bencana, khususnya posko kabupaten yang dipusatkan di Kantor BPBD Kabupaten Gowa. Begitupun di kecamatan dan setiap desa atau kelurahan harus ada,” ungkapnya di sela-sela menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023, di Jakarta International Expo (JIE) Kemayoran, Jakarta, kemarin.
Kegiatan yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibuka langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam rakornas ini Bupati Gowa didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa Iksan Parawansah, dan juga hadir bersama Dandim 1409 Gowa, Letkol INF Muhammad Isnaeni Natsir, serta Kapolres Gowa, AKBP Rheonald Trully Simanjuntak.
Baca Juga : Mudahkan Masyarakat dan UMKM, PLN Pastikan Triwulan I 2026 Tarif Listrik Tak Naik
Lanjut Adnan, dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Gowa, pemerintah daerah berkolaborasi dengan TNI melalui Kodim 1409 dan polri melalui Polres Gowa untuk melakukan upaya-upaya preventif terkait penanggulangan bencana.
“Dalam penanggulangan bencana ini memang dibutuhkan dukungan, dan kolaborasi dari seluruh pihak. Sebab pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, butuh kerja bersama dari seluruh lapisan yang ada,” tegas Adnan.
Tak hanya itu, pihaknya juga telah meminta agar seluruh posko bencana yang dibangun di sejumlah titik tersebut dapat dilengkapi dengan alat-alat yang perlukan dalam melakukan evakuasi terhadap bencana.
Baca Juga : Pastikan Tepat Sasaran, Tamsil Linrung Inisiasi Posko Pengaduan Program Strategis Presiden di Sulsel
“Kami telah memerintahkan SKPD terkait, camat, desa hingga kelurahan untuk membuat posko siaga bencana dengan menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala BPBD Kabupaten Gowa Iksan Parawansah menjelaskan, BPBD perlu melakukan penguatan-penguatan dalam rangka perencanaan pembangunan nasional dengan memasukkan anggaran-anggaran yang berkenaan dengan penanganan bencana.
“Kami perlu melakukan mitigasi yang dimasukkan ke dalam anggaran-anggaran pada program-program dalam perencanaan pembangunan ke depan. Serta sosialisasi dan edukasi ke masyarakat dalam rangka pengurangan risiko,” ungkap Iksan singkat.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Sementara, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.
“Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,” ujar Presiden.
Joko Widodo mengungkapkan, frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana di 2010 menjadi 3.544 bencana di 2022. Bencana ini terdiri dari banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan non alam lainnya.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
“Siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pascabencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,” tegas Jokowi mengingatkan.
