REPUBLIKNEWS.CO.ID, BUTENG — Di tengah Upaya Bupati Buton Tengah (Buteng) untuk menjadikan wilayahnya sebagai “Kota Pendidikan”, Ratusan anak di Dusun Kaudani, Desa Tanailandu justru terancam masa depan pendidikannya. Sebanyak 147 anak di dusun tersebut dilaporkan mengalami putus sekolah. Bahkan 95 persen di antaranya dikabarkan buta aksara.
Kepala Desa Tanailandu, Rafiudin menyampaikan bahwa persoalan utama yang menghambat akses pendidikan adalah ketiadaan jembatan penghubung menuju sekolah terdekat dari dusun mereka.
“Tanpa jembatan, anak-anak kami terpaksa menggunakan perahu untuk bersekolah. Ini sangat berisiko dan tidak selalu memungkinkan,” ujarnya saat ditemui, Jumat (02/05/2025).
Baca Juga : 79 Tahun Bhayangkara, Bupati Buteng : Polri Harus Jadi Garda Terdepan Lawan Kejahatan Modern
Upaya Pemerintah Daerah sebenarnya sempat dilakukan pada tahun 2021 melalui pembangunan dua ruang kelas jarak jauh SD Negeri 9 Mawasangka di Dusun Kaudani. Namun, program tersebut tidak berjalan efektif karena tidak adanya tenaga pengajar yang ditempatkan.
“Kelasnya memang dibangun, tapi tidak ada guru. Kami dari pihak desa bahkan sempat mengadakan gerakan kemanusiaan untuk bergantian dengan staf desa melakukan pengajaran namun terbentur masalah pendanaan, sehingga hal tersebut hanya bertahan selama 6 bulan saja. jelas kades
Pihak desa berharap pemerintah daerah dapat segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur vital ini.
Baca Juga : Pemkab Buteng Peringati Harkitnas ke-117, Teguhkan Semangat Persatuan dan Dukung Agenda Nasional
jembatan sepanjang 1,25 kilometer yang menghubungkan Dusun Kaudani ke Jalan Nelayan di Dusun Oeponda. Menurut Kepala DesaJembatan penghubung yang diharapkan akan memberikan dampak luas, tidak hanya bagi pendidikan, tetapi juga dalam bidang kesehatan dan ekonomi.
“Jika ada warga yang sakit keras atau ibu yang hendak melahirkan, kami sangat kesulitan membawa mereka ke fasilitas kesehatan. Akses laut sangat terbatas, apalagi saat air surut, warga harus berjalan sejauh 1.25 KM meter dari menuju bibir pantai pantai. karena di dusun kaudani belum ada tenaga medis,” ungkapnya.
Selain itu, akses distribusi bahan pokok yang sulit membuat harga sembako di Kaudani lebih mahal dibanding wilayah darat. Selisih harga bisa mencapai Rp3.000 per item. Kondisi ini juga berdampak pada aktivitas nelayan setempat yang kesulitan menjual hasil tangkapan saat air laut surut.
Baca Juga : Hardiknas Kukar 2025 Diwarnai Semangat dan Kreativitas Lewat Beragam Perlombaan
“Pekerjaan nelayan jadi tidak maksimal karena hasil tangkapan sulit dibawa keluar dusun,” katanya.
Kepala Desa Tanailandu menutup pernyataannya dengan harapan besar pada komitmen pemerintah daerah.
“Kami percaya pada visi Bupati untuk menjadikan Buton Tengah sebagai Kota Pendidikan. Anak-anak Dusun Kaudani juga berhak mendapat pendidikan yang layak,” ujarnya.
Baca Juga : Peringati Hardiknas 2025, Bupati Buteng Tekankan Pentingnya Kesetaraan Akses
Sebagai informasi, jumlah 147 anak putus sekolah tersebut kalkulasi dari jumlah siswa SD, SMP, dan SMA/SMK.
Sementara, hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Buteng belum memberikan tanggapan terkait persolan ini
