REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar khawatir anggaran bantuan sosial yang digelontorkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali bermasalah.
Hal tersebut berkaca pada anggaran bansos tahun 2020 lalu di Kota Makassar yang banyak tidak tepat sasaran. Salah satu masalahnya adalah basis data penerima bantuan sudah usang.
Oleh karena itu, bersileweran nama penerima bantuan yang rangkap. Sejumlah nama fiktif hingga penyaluran salah sasaran turut memperparah kekacauan pendataan bansos.
Baca Juga : Mudahkan Masyarakat dan UMKM, PLN Pastikan Triwulan I 2026 Tarif Listrik Tak Naik
Terkait hal itu, Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham meminta Pemerintah Kota Makassar memperbaharui data calon penerima bansos. Hal itu agar kasus serupa tak terulang kembali.
“Basis data penerima bansos banyak yang tidak valid,” kata Ari, Jumat (23/7/2021).
Terlebih, pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Ari menyebut masyarakat berharap ada bantuan sosial di tengah wabah Covid-19.
Baca Juga : Pastikan Tepat Sasaran, Tamsil Linrung Inisiasi Posko Pengaduan Program Strategis Presiden di Sulsel
Ari berpendapat penerapan PPKM mesti dibarengi dengan pemberian bansos. Sebab perekonomian masyarakat semakin terpuruk. Ia mengatakan harus ada timbal balik dari aturan yang dikeluarkan pemerintah.
“Pada saat mereka disuruh di rumah tanpa dibekali makanan atau sembako pilihannya ada dua. Dia mau di rumah tapi mati kelaparan atau keluar rumah tapi kena Covid-19,” tambahnya.
“Makanya saya minta Pemkot Makassar memikirkan langkah taktis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya optimis Walikota Makassar tengah merancang pendataannya lewat program Detektor Covid-19 yang saat ini berjalan,” demikian Ari. (*)
