REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Kementrian Hukum dan HAM khususnya pada Lembaga Permasyarakatan Klas I Makassar, mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.
Kegiatan tersebut yang berlangsung di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Makassar, Jalan Sultan Alauddin ini, Jumat (07/02/2020), dihadiri oleh Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, yang didampingi langsung oleh Asisten I Kota Makassar Muh Sabri, bersama Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas I Kota Makassar Robianto, Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan Subhan, dan beberapa petinggi lainnya.
Deklarasi janji kinerja dan resolusi permasyarakatan tahun 2020 ini diawali dengan sambutan langsung oleh Kalapas I Makassar.
Baca Juga : IOH Group dan Accenture Siap Bangun Peradaban Ekonomi Digital Indonesia
Dalam Sambutanya ia berharap dengan adanya membangun komitmen bersama mampu untuk bahu membahu mengimplementasikan kawasan bebas korupsi. Guna mewujudkan nilai nilai kepemerintahan yang bersih dalam pelayanan.
“Mengawali tahun 2020 ini, saya mengajak turut serta pemerintah kota Makassar untuk ikut bersama mewujudkan nilai-nilai pemerintahan yang baik dan kepemerintahan yang bersih dalam melayani masyarakat,”pungkasnya.
Kegiatan tersebut yang bertemakan “transformasi sumber daya manusia digital” diharapkan juga mampu menjadi wadah edukasi bersama dan juga tukar informasi tentang kepemerintahan (Sinegritas).
Baca Juga : Pemkab Gowa Gandeng BPS Fokuskan Perbaikan Data Statistik
“Perkembangan zaman dewasa ini yang serba digital sebaiknya juga diikuti dengan perubahan yang makin positif dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Adanya sinergitas bersama Lapas Kelas I Makassar semoga bisa membantu mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” tutur Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb.
Iqbal menyampaikan dengan sinergitas ini semoga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar agar bebas dari korupsi. (Thamzil)
