0%
logo header
Rabu, 24 Oktober 2018 10:10

Jadi Narasumber Jambore Anti Korupsi, Ini yang Diungkapkan Danny Pomanto

Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto saat menjadi pemateri di Jambore Komunitas Anti Korupsi 2018, Selasa (23/10/2018).
Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto saat menjadi pemateri di Jambore Komunitas Anti Korupsi 2018, Selasa (23/10/2018).

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto kembali didaulat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menjadi narasumber Jambore Komunitas Anti Korupsi 2018, Selasa (23/10/2018).

Pada kegiatan Jambore Komunitas Anti Korupsi yang berpusat di Makassar, Danny sapaan akrab Walikota Makassar menyampaikan pentingnya sebuah pemerintahan yang transparan dalam menguak tabir perilaku rakus di Indonesia.

“Saat saya membuat transparansi itu, akhirnya kita melihat masalah. tanpa transparansi itu kita tidak bisa lihat masalah. Disaat kita tidak melakukan transparansi, kita merasakan ada masalah, tapi kita tidak tahu dari mana datangnya masalah itu. seperti di negeri jin, ada suara tidak ada orang,” terang Danny.

Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe

Walikota Makassar melanjutkan, nantilah pada saat pemerintahan yang diembannya berkomitmen mewujudkan sebuah sistem transparansi barulah satu persatu perilaku tersebut terkuak.

Danny mengaku, pada saat awal-awal memimpin Makassar mulai bulan Agustus 2014 langsung dihadapkan pada penyusunan anggaran perubahan. Saat itu pengetahuannya terhadap sistem birokrasi masih sangat minim.

“Saya lepas dulu, saya pelajari, masya Allah baru saya mengerti ternyata seperti ini rupanya. Memang sudah direncanakan sejak awal ada kebocoran, jadi sudah didesign. contoh SPJ, ada SPJ resmi keluar ada SPJ per proyek di dalam proyek ada SPJ lagi. 6 bulan saya belajar baru saya mengerti, tidak ada jalan lain kecuali melakukan hal-hal yang revolusioner,” tambahnya.

Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi

Pada saat awal Danny memegang tampuk pemerintahan, PAD Makassar hanya dikisaran Rp.500 miliar, akan tetapi setelah 3 tahun berhasil naik hingga Rp.1,4 triliun.

“Tidak ada kota di Indonesia yang mampu menaikkan PAD 3 x lipat, dua kali lipat lah. Anehnya, objek pajaknya sama dan harga tidak dinaikkan. Tentu ini karena transparansi, semua kelihatan jalur uangnya,” tutup Danny.

(Syaiful)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646