REPUBLIKNEWS.CO.ID, SINJAI – Kepala Desa terpilih harus gigit jari untuk menggeser sejumlah anggaran yang telah digunakan oleh penjabat Kepala Desa beberapa kali kegiatan Bimbingan Teknis dalam kurung waktu lima bulan terakhir ini.
Pasalnya, ditengah penantian pelantikan kades terpilih mobilisasi Bimbingan Teknis pun semakin gencar disodorkan berbagai lembaga dengan fasilitasi dan mobilisasi yang terstruktur diakhir masa jabatan Penjabat Kepala Desa
Sehingga, anggaran yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sejumlah desa hampir terkuras habis bahkan minus.
Baca Juga : Reses di Sinjai, Warga Curhat Soal Sarana Pertanian ke Anggota DPRD Sulsel Gerindra
“Kepala desa terpilih nantinya harus berpikir keras menggeser kos belanja APBDes perubahan untuk kegiatan Bimtek selanjutnya. Bahkan, keinginan itu pun harus kesepakatan pemerintah desa dan BPD, jika anggarannya masih ada,” kata Presidium LSM Sinjai Geram, Senin (23/05/2022).
Menurut Awaluddin, jika kos belanja sudah minus yang di plot pada APBDes pokok, maka kades terpilih nantinya siap jadi penonton dan target untuk Bimtek tidak ada lagi.
“Ini bukti bahwa penjabat diduga menguras Anggaran Dana Desa (ADD) diakhir masa jabatan yang tidak lama lagi berakhir,” tegasnya.
Baca Juga : Reses di Sinjai, H. Patudangi Azis Serap Aspirasi Masyarakat soal Retribusi TPI Lappa
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, Andi Hariyani Rasyid mengatakan permohonan lembaga untuk menggelar Bimtek sudah lama disampaikan. Hanya saja, saat itu pihaknya sibuk dalam melaksanakan pemilihan kepala desa serentak.
“Baru kali ini Bimtek dapat dilakukan, namun kami tidak memaksa pemerintah desa dan BPD untuk ikut di kegiatan tersebut,” pungkasnya. (*)
