REPUBLIKNEWS.CO.ID, PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare bakal mendapat dana bantuan bencana sebesar Rp3,4 miliar dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang yang melanda Kota Parepare pada Rabu, 1 Februari 2023 lalu.
“Alhamdulillah setelah Pak Wali ketemu Gubernur, ada hasil yang kita dapatkan. Gubernur akan memberi bantuan bencana sebesar Rp3,4 miliar untuk infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir,” ungkap Plt Kepala Dinas PUPR Kota Parepare Samsuddin Taha.
Prosesnya, kata Samsuddin, pihaknya telah membuat proposal terkait anggaran perbaikan infrastruktur di Parepare yang rusak akibat banjir untuk segera diusulkan ke Pemprov Sulsel.
Baca Juga : Peletakan Batu Pertama Perumahan Pesona Mario, 50 Unit Rumah Terjual Habis Sebelum Dibangun
“Sementara mau diusulkan. Proposal ini akan kita bawa Insya Allah hari Senin nanti,” kata Samsuddin yang juga menjabat Kepala Bappeda Parepare ini.
Selain bantuan bencana, kata dia, Gubernur Sulsel juga bakal memberi bantuan keuangan untuk penanganan sungai di Parepare.
“Ini diperuntukkan untuk membuat tanggul dan untuk menggali sedimen-sedimen di Sungai Jawi-jawi,” terangnya.
Baca Juga : Meski Berbeda Partai, Erwin JR Nyatakan Dukungan untuk Tasming Hamid dan Hermanto
“Baru sementara dihitung-hitung. Nanti selesai, baru kita usul ke Provinsi,” kata Samsuddin menambahkan.
Wali Kota Parepare, Taufan Pawe sebelumnya menemui Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.
Taufan Pawe telah melaporkan langsung terkait kerusakan dampak banjir yang melanda Parepare pada 1 Februari 2023 lalu, begitu pun dengan solusi penanganannya.
“Saya juga sudah menghadap ke bapak Gubernur melaporkan hal ini. Insya Allah bapak Gubernur akan menurunkan BTT (Belanja Tak Terduga), begitu pun kami (Pemkot Parepare) akan menggunakan BTT kami. Jadi, segala lintas untuk kita benahi. Saya rasa masyarakat harus memaklumi. 1 rupiah pun duit keluar dari kas daerah itu ada mekanismenya. Jadi saya berharap situasi ini, keadaan ini dirasionalkan. Karena kami takut menggunakan anggaran-anggaran yang tidak prosedural,” terang Taufan Pawe.
Wali Kota Parepare dua periode ini menekankan dibutuhkan sinergitas Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini mengemukakan, mitigasi bencana harus dipikirkan bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi. Sungai Karajae dan Sungai Jawi-jawi yang meluap saat terjadinya banjir di Parepare, menjadi ancaman serius bagi masyarakat khususnya di daerah aliran sungai (DAS).
Baca Juga : Kemarau Melanda, PAM Tirta Karajae Siapkan Armada Pengisian Air Gratis untuk Warga Parepare
Pemkot Parepare, kata Taufan Pawe, sudah mengusulkan agar kedua sungai itu dikeruk atau dibangun dinding beton penahan banjir di kedua sisi sungai ataupun langkah-langkah mitigasi lainnya ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR.
“Pengerukan sedimen dan pembangunan beton pancang di kedua sisi sungai itu adalah domain Pusat dan Provinsi. Kalau itu sudah ada, bisa dijamin masyarakat kami 50 persen aman jika terjadi banjir,” pungkas Taufan Pawe. (Adv)
