REPUBLIKNEWS.CO.ID, PAREPARE — Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Parepare menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parepare, Senin (24/02/2025).
Mereka menuntut agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parepare, Makmur, dicopot dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan tugas dan diduga terlibat dalam praktik tidak etis di lingkungan pendidikan.
Aksi ini berlangsung dengan massa membawa spanduk dan poster bertuliskan kecaman terhadap Kadisdikbud. Mereka meneriakkan yel-yel menuntut keadilan dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan di Parepare.
Baca Juga : Halo Parepare, Inovasi Anak Muda untuk Bantu UMKM Lokal Go Digital
Koordinator Lapangan Koalisi Masyarakat Parepare, Iqbal, menegaskan bahwa aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di Parepare yang dinilai semakin carut-marut di bawah kepemimpinan Makmur.
“Kami hadir di sini untuk menyuarakan keresahan masyarakat. Ada tiga hal utama yang menjadi alasan kami menuntut pencopotan Kepala Dinas Pendidikan. Pertama, adanya dugaan nepotisme dalam pengangkatan kepala sekolah. Proses seleksi yang seharusnya berdasarkan kompetensi malah sarat kepentingan pribadi dan kelompok,” tegas Iqbal.
Iqbal juga menyoroti persoalan pengelolaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan siswa penerima manfaat.
Baca Juga : Aktivis Sorot Indonesia Desak Kejaksaan Usut Ulang Dugaan Penyalahgunaan Dana Rumdis Ketua DPRD Parepare
“Kami menemukan indikasi kuat adanya salah urus dana BSM. Banyak siswa miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak menerima haknya, sementara data penerima tidak jelas dan tidak transparan. Ini jelas pelanggaran serius yang harus diusut tuntas,” lanjutnya.
Selain itu, Iqbal mengkritik sikap Makmur yang dianggap tidak netral dalam proses politik menjelang Pemilihan Wali Kota Parepare.
“Kami juga mengecam keterlibatan aktif Kadisdikbud dalam tim pemenangan salah satu kandidat pilwalkot. Seorang pejabat publik seharusnya menjaga netralitas, apalagi dalam dunia pendidikan yang seharusnya steril dari politik praktis,” kata Iqbal.
Dalam aksinya, massa juga menuntut agar Wali Kota Parepare segera mengambil sikap tegas terhadap dugaan pelanggaran tersebut.
“Kami minta Wali Kota tidak tinggal diam. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan kami tidak ingin dunia pendidikan di Parepare tercemar oleh praktik-praktik kotor,” ujar Iqbal menutup orasinya.(*)
