REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak menghadiri langsung Malam Anugerah Paralegal Justice Award 2023, di Ballroom Discovery Ancol Hotel, Jakarta.
Kegiatan ini dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Selain pada Kakanwil di berbagai daerah, turut hadir pula 294 kepala desa dan lurah yang lolos seleksi dari 765 pendaftar dari seluruh Indonesia.
Kedatangan Liberti Sitinjak didampingi para pimpinan tinggi untuk memberikan apresiasi dan dukungan kepada sembilan desa atau lurah dari Sulawesi Selatan yang lolos Seleksi Peserta Paralegal Justice Award 2023. Kesembilannya masing-masing Desa Timusu, Kabupaten Soppeng, kemudian Desa Bira, Ara, dan Benteng Palioi di Kabupaten Bulukumba.
Baca Juga : Dari Aduan Warga hingga Layanan Online Terpadu, Wamendagri Akui Digitalisasi Makassar yang Terbaik
Selanjutnya Desa Bontokanang dan Tamasaju di Kabupaten Takalar, Desa Lompulle di Kabupaten Soppeng, Desa Sudirman di Kabupaten Maros, dan Kelurahan Maccini Sombala di Kota Makassar.
Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly dalam sambutannya menyampaikan, Indonesia masih sangat rentan dengan pelanggaran hukum, sehingga membutuhkan perhatian lebih untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan tertib hukum terutama di tingkat desa dan kelurahan.
“Peran kepala desa atau lurah sebagai non litigation peacemaker merupakan bagian dari peran sentral dan strategis untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Serta ketertiban di lingkungan masyarakatnya,” katanya dalam kegiatan, kemarin.
Baca Juga : Hasil Lengkap CostuMAXI 2025: XMAX, NMAX, Aerox dan Lexi Punya Raja Modifikasi Baru
Sementara, Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana mengungkapkan, Paralegal Justice Award merupakan bagian dari implementasi Acces to Justice yang diamanatkan UUD NKRI Tahun 1945.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-undang (UU) Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” ujarnya.
Selain itu kegiatan tersebut telah menjadi program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJM 2020 – 2024, dan di dalam Nawa Cita Presiden pada butir keempat, serta menjadi bagian dari akses terhadap keadilan di dalam SDGS Goal.
Baca Juga : Tekankan Integritas dan Loyalitas, Wawali Makassar Buka Kegiatan Retret Lurah di Malino
Dalam malam penganugerahan tersebut, terpilih kategori terbaik Top 10 Favorit Publik Paralegal Justice Award 2023, sebanyak 73 Kepala Desa dan Lurah peraih Non Litigation Peacemaker.
