REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) Liberti Sitinjak hadir langsung pada Festival Karya Cipta Anak Negeri. Kegiatan tersebut dilaksanakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
“Kegiatan ini kita harapkan bisa menjadi sarana dalam memacu kreativitas anak negeri,” harapnya saat hadir di kegiatan tersebut yang berlangsung di Art Center Bali, kemarin.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengungkapkan, sebagai sarana untuk memicu kreativitas para seniman, sehingga ekosistem kreasi konten di Indonesia semakin maju dan semakin banyak konten yang memperkenalkan Budaya Indonesia.
Baca Juga : Kakanwil Kemenkum Sulsel Tekankan Disiplin Frontliner Demi Layanan Publik Berkualitas
“Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat, dengan berakhirnya hak cipta 2022, maka kedepan kemenkumham akan terus berkomitmen mendukung pengembangan Karya Cipta Indonesia yang melindungi hak-hak Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik hak terkait,” tambahnya.
Pada kegiatan ini, Menkumham secara resmi menutup Tahun Hak Cipta 2022 dan melaunching Tahun 2023 sebagai tahun merek. Di Tahun 2023, Ditjen ki akan meluncurkan POP Perpanjangan Merek dengan waktu perpanjangan kurang dari 10 menit.
“Ini Diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan daya saing produk unggulan,” terang Menkumham.
Baca Juga : Tenun Kajang Menuju Perlindungan Indikasi Geografis, Potensi Ekonomi Masyarakat Adat Kajang Semakin Terbuka
Untuk itu, Menkumham berharap agar merek di Indonesia dapat bersaing secara internasional.
“Pemda diharapkan dapat mendorong UMKM dan melakukan pembinaan terkait manajemen, akses pasar serta perbankan,” kata Yasonna.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kemenkumham Razilu mengatakan, berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh DJKI untuk menunjang dan meningkatkan pendaftaran Kekayaan Intelektual. Salah satunya yakni, dengan dihadirkannya Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC).
Baca Juga : Dorong Pemanfaatan Aset Negara Sesuai Aturan, Kanwil Kemenkum Sulsel Tertibkan Aset Tanah
“Sejak kehadiran sistem ini telah tercatat sebanyak 87.511 permohonan hak cipta dengan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak 24,14 Miliar dari 20 Desember 2021 hingga 30 Oktober 2022,” ungkapnya.
Gubernur Bali Wayan Kostoer mengungkapkan, beberapa Kekayaan Intelektual yang ada di Bali telah difasilitasi dengan baik dan dilakukan pendataan dengan cepat.
“Ini akan memberikan perlindungan bagi karya pelaku-pelaku UMKM di Bali secara khusus dan secara umum kepada masyarakat Indonesia,”Ujar Wayan.
Baca Juga : Momen Hari Kartini Jadi Penyemangat ASN Kanwil Kemenkum Sulsel Tingkatkan Disiplin
Pada kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada pelaku seni yang telah mendaftarkan Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta. (*)
