REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Kantor Perwakilan Kementrian Keuangan atau Direktur Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur lewat Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui pengelolaan anggaran negara melalui APBN.
Penggunaan APBN dari Kemenkeu RI di tingkat Regional Sulawesi Selatan sebesar Rp54,1 triliun, dari total yang ada sekitar 45 persen atau sekitar Rp24,4 triliun dialokasikan untuk percepatan pembangunan infrastruktur prioritas.
“Rp24,4 triliun ini merupakan alokasi belanja kementerian lembaga yang difokuskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur prioritas dalam anggaran bantuan sosial,” kata Kepala Perwakilan Kementrian Keuangan Sulsel/Kepala DJPb Sulsel Supendi di sela-sela menghadiri UangKita Talk: Universitas Hasanuddin bertajuk “Dukungan APBN Terhadap UMKM”, di Baruga Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, SH, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Kamis, (05/10/2023).
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Lanjutnya, anggaran APBN yang dikelola tersebut ditujukan untuk kegiatan desentralisasi fisikal untuk mendorong percepatan pemenuhan fisikal di daerah. Pengelolaan APBN sebagai upaya untuk mendorong pembangunan wilayah diwujudkan melalui sejumlah pembangunan PSN di Sulawesi Selatan.
Pertama, disebutkan Supendi, yakni pembangunan Kereta Api Makassar-Parepare yang merupakan pembangunan kereta api cars Sulawesi yang akan menghubungkan Makassar hingga ke Manado, Sulawesi Utara. Saat ini pembangunan telah mencapai tahap 1 dari pembangunan jalur lintas darat Sulawesi Bagian Selatan dengan alokasi APBN sekitar Rp227,91 miliar.
Kedua, pembangunan jalur irigasi Baliase, yang merupakan perluasan jaringan dari fasilitas jaringan irigasi induk yang bersumber dari Bendung Baliase, di Kabupaten Luwu Utara. Perluasan jaringan Baliase ini mencapai 76,84 kilometer (Km) dengan alokasi penggunaan APBN sebesar Rp288,49 miliar. Kemudian, ketiga, pembangunan Bendungan Pamungkulu, di Kabupaten Takalar yang akan disiapkan menjadi salah sumber pasokan air baku dan sumber listrik di Sulawesi Selatan melalui investasi APBN sebesar Rp1,2 triliun.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
“Penggunaan anggaran APBN ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang nyata dalam pembangunan manusia, termasuk pada penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan pemerataan pembangunan, serta pemanfaatan ketahanan nasional dan juga tata kelola pemerintahan,” ungkapnya.
Selain dialokasikan untuk pemerataan pembangunan melalui PSN, penggunaan APBN di tingkat Regional Sulawesi Selatan juga dialokasikan sebagai dana transfer ke daerah dan untuk dana desa. Dari sekitar Rp54,1 triliun yang dialokasikan tersebut sebanyak 55 persen atau sekitar Rp29,7 triliun merupakan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa yang diberikan kepada 25 pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.
Selanjutnya, capaian realisasi APBN 2023 tersebut di transmisikan ke sektor-sektor perekonomian dan yang menjadi salah satu katalisator dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Di antaranya, pada kondisi pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2023 berhasil tumbuh sebesar 5 persen secara year on year (yoy) dan mampu menjaga inflasi dengan nilai rata-rata 3,6 persen. Kemudian, hingga triwulan III 2023 nilai realisasi belanja di Regional Sulawesi Selatan telah mencapai 6,5 persen dan masih on track sesuai dengan perencanaan anggaran.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
“Strategi belanja tersebut juga didukung dengan pendapatan negara yang mencapai sebesar 65,70 persen dari target yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan lainnya,” sebut Supendi.
Sebelumnya, Supendi mengatakan, Indonesia memiliki visi Indonesia Emas 2045 yang merupakan perayaan 100 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Misi tersebut pun menjadi goals dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang memiliki kedudukan strategis dalam peta perekonomian global maupun sosial culture.
“Untuk dapat mewujudkan visi tersebut yang menjadi salah satu faktor kunci yang akan mengakselerasi pencapaian Indonesia Emas 2045 adalah menciptakan generasi muda yang dapat berperan aktif dalam mengawasi kebijakan. Utamanya pada pengelolaan APBN atau UangKita ini,” katanya.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
Dalam kesempatan tersebut pihaknya menjelaskan terkait tugas dan fungsi Kemenkeu RI. Dimana Kemenkeu adalah institusi yang diberikan mandat untuk mengelola kebijakan fisical atau dalam urusan keuangan dan kekayaan negara. Amanah dalam mengelola uang negara atau UangKita yang saat ini jumlahnya sekitar Rp3 ribu triliun wajib digunakan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Karena ini uang dari rakyat Indonesia, makanya kami juga membutuhkan adanya pengawasan dari rakyat yang dimulai dari kaum muda seperti adik-adik mahasiswa ini. Tujuannya agar penggunaan anggaran ini bisa digunakan untuk pemerataan pembangunan dan percepatan transformasi ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beradab,” ujarnya.
Sementara, Staf Khusus Menteri Keuangan, Bidang Komunikasi Strategis, Kemenkeu RI Yustinus Prastowo mengaku, program UangKita Talk ini menyasar kaum muda terutama mahasiswa sebab mereka dilihat sebagai agen of change yang mesti disiapkan agar dapat terliterasi sejak awal. Sehingga nantinya para kaum muda ini yang nantinya akan mendapatkan pemahaman, punya kompetensi, dan punya kesiapan ketika masuk dunia kerja.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
“Selain itu mereka punya kritisisme, kalau kita bekali dengan prespektif yang baik mereka akan membantu pemerintah, membantu masyarakat juga menjadi agen perubahan. Intinya menjadi duta kita dalam memberikan literasi ke masyarakat, sekaligus menjadi penyambung lidah ke masyarakat dalam menyampaikan kritik dan masuk ke pemerintah,” katanya.
Program UangKita Talk yang digagas Kemenkue RI ini telah dilaksanakan di sejumlah perguruan tinggi. Mulai dari Institute Pertanian Bogor (IPB), Kota Bogor, Universitas Diponerogo (Undip), Kota Semarang, Universitas Airlangga (Unair), Kota Surabaya, dan kali ini di Unhas, Kota Makassar.
“Unhas ini menjadi universitas pertama yang menjadi tempat pelaksanaan program di luar Pulau Jawa. Unhas kami lihat sebagai kampus yang sangat besar dan strategis, dan cukup lengkap fakultasnya sehingga kita merasa ini efektif untuk menjadi kick of bagi Komunitas UangKita (Komunita),” ujarnya.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
Rencananya program ini pun akan terus dilaksanakan di seluruh Indonesia sebagai supaya dalam mensosialisasikan secara luas tentang UangKita dalam hal ini APBN. Sehingga dengan kesadaran itu bisa membantu pemerintah untuk mendeliver program dengan baik, sekaligus memberikan feedback yang baik juga ke masyarakat.
Dirinya berharap, dengan program seperti ini akan tumbuh kritisisme di kalangan mahasiswa sehingga membantu mengadvokasi kebijakan, termasuk memberikan kritikan dan masukan dan pengawasan. Terutama terkait penggunaan uang APBD dan APBN, sehingga dengan semakin diawasi akan semakin digunakan dengan baik.
“Makanya dari Indonesia Timur ini kita mulai dari Unhas. Sebagai kampus terbesar yang mahasiswanya berasal dari hampir semua provinsi kami rasa ini efektif sebagai cara yang tepat melakukan advokasi,” tegas Yustinus.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
Khusus dalam melibatkan peran kaum muda dalam sejumlah program Kemenkeu RI, pihaknya tengah mengagas program kolaborasi dengan Kemendikbud agar bagaimana pembahasan terkait keuangan, salah satunya pajak dapat menjadi materi muatan dalam kurikulum pendidikan.
“Ini penting kita investasikan terkait itu dan kita akan perluas terus sesuai institusi keuangan. Seperti pembendaharaan, beacukai dan lainnnya,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga tengah membangun tax center. Di lingkungan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan telah mengoperasikan 14 tax center, bahkan telah ada asosiasinya di kampus-kampus. Sehingga dalam hal ini kampus dapat menjadi center of knowledge, center of exelenent yang membangun pengetahuan dan mendesiminasi publik.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
Berikutnya adalah Kemenkeu juga telah menyediakan formasi magang di seluruh instansi dibawah lingkup Kemenkeu, seperti pajak, beacukai, perbendaharaan dan lainnya. Dari program magam tersebut mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang SOP atau tugas dan fungsi kementerian keuangan. Bahkan jika dimungkinkan dia dapat menjadi pegawai tetap dari instansi yang ada.
