REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil memenuhi pencapaian data dukung untuk Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2022 di tingkat kantor wilayah.
Pemenuhan yang berhasil dicapai pun 100 persen dan dianggap optimal. Pencapaian ini diumumkan pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Kemenkumham RI Triwulan IV 2022 secara daring.
Kepala Bagian (Kabag) Reformasi Birokrasi, Biro Perencanaan Kemenkumham Bramantyo Agung Nugroho menyampaikan apresianya atas pencapaian yang berhasil dicapai Kanwil Kemenkumham Sulsel ini. Salah satunya karena telah berhasil memenuhi seluruh data dukung RKT RB dan LKE Pembangunan ZI.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran yang ada di lingkup Kanwil Kemenkumham Sulsel dengan apa yang berhasil dicapai saat ini,” ungkapnya dalam pernyataan resminya, Selasa (17/01/2023).
Bramantyo melanjutkan, walaupun semua Kanwil telah mengerjakan pengumpulan data dukung terkait RKT RB dan LKE Pembangunan ZI ini. Namun nyatanya hanya beberapa Kanwil Kemenkumham yang yang belum memenuhi seluruh data dukung RKT dan ZI Triwulan IV Tahun 2022. Untuk itu, Bramantyo meminta kepada jajaran Kanwil dimaksud untuk dapat mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Kanwil sehingga hal ini dapat diperbaiki di tahun ini.
“Kami tidak dapat bekerja sendiri. Kita harus bekerja bersama-sama. Setidaknya, kita semua memiliki satu target bersama di 2023 ini yaitu peningkatan indeks RB,” pinta Bramantyo.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Hal senada juga disampaikan Jusnaeni selaku perwakilan dari Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan. Ia menjelaskan, nilai indeks RB merupakan salah satu syarat pengusulan tunjangan kinerja menjadi 100 persen disamping opini audit laporan keuangan, analisis ketersediaan anggaran, dan bukti pelaksanaan quick wins mandatory. Sehingga, untuk dapat mencapai nilai indeks RB tersebut, perlu mengajak kepada seluruh jajaran di Kanwil untuk memaksimalkan pengumpulan data dukung di 2023 ini.
“Tahun ini agar kembali dimaksimalkan. Jangan kasih kendor. Kami harapkan bapak dan ibu agar lebih semangat lagi pemenuhan data dukungnya. Namun jika ada kendala dalam pengumpulan data dukungnya, bapak dan ibu boleh sampaikan kepada kami dalam forum ini,” pesan Jusnaeni.
Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak mengungkapkan, capaian ini berkat kesolidan kerjasama tim reformasi birokrasi di tingkat Kanwil Kemenkumham yang ada di sejumlah daerah.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
“Untuk awal tahun ini, kami telah mempersiapakan pencanangan pembanguanan Zona Intigritas (ZI) tingkat wilayah dan UPT serta melakukan penyusunan rencana kerja dan kalender kerja pembangunan ZI dan RKT RB,” terangnya singkat.
