REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Sejumlah pengelola keuangan lingkup Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan ikut dalam Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun 2023.
Kegiatan yang digelar di EL Hotel Bandung ini berlangsung selama empat hari atau sejak 10 hingga 14 Juli 2023 mendatang. Sementara pada pembukaannya yang dilaksanakan secara hybrid (online dan offline) ini dibuka langsung Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto.
Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak bersama jajaran pimpinan tinggi dan pejabat lingkup Kanwil Kemenkumham Sulsel lainnya mengikuti pembukaan secara daring.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
“Kami berharap 17 pegawai pengelola keuangan Kanwil Kemenkumham Sulsel yang mengikuti kegiatan tersebut ini dapat menyajikan laporan keuangan dengan baik. Apalah sebelumnya telah dilakukan pra rekonsiliasi, sehingga dapat mendukung tercapainya WTP atas laporan keuangan Kemenkumham,” kata Liberti dalam keterangannya, Selasa, (11/07/2023).
Sementara, menurut Sekjen Kemenkumham Komjen. Pol. Andap, rekonsiliasi ini bertujuan menyajikan laporan keuangan Kemenkumham Tahun 2023 agar dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah didapat 14 kali berturut-turut.
“Makanya lewat pertemuan ini bisa dibuat langkah-langkah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan BMN,” uajrnya.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Diantaranya, ungkap Andap yakni meneguhkan komitmen untuk terus membangun Kemenkumham yang semakin berkualitas dan memperoleh kepercayaan publik, meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam kelola keuangan dan pengadaan barang jasa, mencermati dan konsistensi penggunaan akun belanja sesuai peruntukan dan pedomani bahan akun standar.
“Termasuk juga tertib penatausahaan keuangan dan BMN, melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan Kementerian Keuangan guna mitigasi risiko permasalahan, monitoring evaluasi intensif dan berjenjang, mengatur mekanisme kerja melalui gelar pembinaan, dan pengawasan pengendalian secara rutin dan berkelanjutan pada satuan kerja masing-masing,” tegasnya.
Hal lainnya yang ditegaskan dan menjadi atensi seluruh jajaran Kemenkumham di antaranya, komitmen diri, transparansi akuntabilitas, SPI berjalan efektif, mematuhi undang-undang standar akuntansi pemerintahan, pengawasan audit, dan pengungkapan yang memadai.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
“Lainntya yaitu pertahankan prestasi serta effort achievment,” harap Andap.
