REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel hadir mengikuti Seminar Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia (IHAMI) secara daring.
Kepala Bidang HAM, Utary Sukmawati Syarief Hadir mengikuti kegiatan ini mewakili Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak, di Ruang Rapat Pimpinan Kanwil Sulsel.
“Diselenggarakannya kegiatan ini untuk mengevaluasi dan memfinalisasi Metadata Indeks HAM Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengukur implementasi HAM,” katanya, di sela-sela mengikuti kegiatan, kemarin.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Sementara, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Dhahana Putra mengatakan, Indeks HAM Indonesia adalah suatu instrumen yang diharapkan dapat menggambarkan bagaimana implementasi HAM di Indonesia.
“Mengenai Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi penghormatan HAM. Hal ini ditandai dengan konstitusi, UU 39 Tahun 1999, dan sejumlah regulasi yang berlaku di Indonesia,” terangnya.
Namun demikian, implementasi HAM di tanah air dipandang belum terpotret dengan secara holistik.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
“Indeks HAM Indonesia ini, kita harapkan dapat menjadi cerminan dari kualitas pelaksanaan HAM di tanah air secara akuntabel,” katanya.
Di tempat yang sama, Direktur Instrumen HAM Farid Junaedi menuturkan, pihaknya telah mengidentifikasi dan mengumpulkan data sebagai baseline pengukuran tahun ini.
Metode identifikasi dan pengumpulan data dalam Indeks HAM dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan tiga sumber data.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
“Tiga sumber data tersebut yaitu data administratif kementerian atau lembaga, data hasil survey masyarakat, dan data penilaian pakar,” terangnya.
Sebagai informasi, penyusunan IHAMI telah melalui serangkaian proses pembahasan dan diskusi. Tim penyusun juga telah mengintegrasikan Indikator Hak Kelompok Rentan ke dalam Indikator Hak Sipil dan Politik
Kegiatan ini turut diikuti Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Dedy Ardianto Burhan, dan Jajaran Pelaksana pada Bidang HAM.
