REPUBLIKNEWS.CO.ID, MUNA BARAT — Puluhan aktivis mahasiswa Forum Pergerakan Mahasiswa (FPM), Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aksi Unjuk Rasa (UNRAS) di depan pintu gerbang kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra Kendari, Senin 5 September 2022.
Kehadiran FPM di Kejati Sultra mendesak untuk segera memanggil dan memeriksa Mantan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Muna Barat dan seluruh anggota DPRD Muna Barat atas indikasi Mark Up anggaran perjalanan dinas, kelebihan biaya penginapan, kelebihan tunjangan insentif, reses dan operasional tahun 2020-2021.
Uter Selaku Jendral Lapangan, meminta kepada Kajati Sultra agar segera memanggil dan memeriksa seluruh anggota DPRD Kabupaten Muna Barat atas dugaan keras penyelewengan uang negara yang mengakibatkan kerugian negara sebesar miliaran rupiah.
Baca Juga : Pengusaha Tambang La Ode Darwin Bakal Ramaikan Pilkada Muna Barat 2024
Iapun sampaikan bahwa akan melakukan aksi UNRAS sekaligus melaporkan ke Kejati berdasarkan bukti – bukti yang di himpunnya.” Agar segera mengusut tuntas Oknum yang terlibat,” Kata Uter kepada Republiknews.Co.Id, melalui telepon genggamnya, Selasa (06/09/2022).
Uter menjelaskan, tunjangan komunikasi insentif yakni uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kerja kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD, tunjangan reses adalah uang yang diberikan untuk melakukan reses untuk pimpinan DPRD dan anggota DPRD, sedangkan biaya operasional pimpinan adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua.
Menurut Uter temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu sungguh sangat mengiris rasa keadilan sosial dan ekonomi masyarakat yang sedang terdampak secara sosial dan ekonomi dalam pandemi Covid-19.
Baca Juga : PJ Mubar Masuk 4 Besar Kinerja Buruk dari Mendagri, Warga: Sibuk Konsolidasi Persiapan Pilkada 2024
“Saat kita bersama menghadapi bencana, mereka malah asyik bermain dengan uang rakyat,” Bebernya.
Ia pun mengaku, hal tersebut yang menjadi alasan FPM Sultra menggelar aksi ke Kejati Sultra besar harapan kami, melalui pemeriksaan dan penindakan hukum yang dilakukan Kejati Sultra dapat memberikan efek jera dan peringatan keras bagi yang hendak berniat melakukan tindak pidana korupsi, sehingga kejadian serupa tidak lagi terjadi di Sultra.
