REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) di Lapas Parepare. Tim ZI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melakukan peninjauan sarana dan prasarana pelayanan publik.
Dipimpin oleh Kadiv Administrasi, Kadiv Pemasyarakatan, dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, tim memulai monitoring dan evaluasi fasilitasi layanan publik.
Kepala Divisi Administrasi, Indah Rahayuningsih mengatakan, pihaknya meminta Lapas Parepare untuk mengoptimalkan layanan bagi WBP.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
“Seperti layanan Cashless Koperasi dan mengoptimalkan Layanan Self Service bagi WBP,” katanya dalam keterangannya, Jumat (07/04/2023).
Indah juga mengapresiasi mural-mural hasil karya WBP yang menambah keindahan pada Lapas Kelas IIA Parepare.
Kepala Lapas Kelas IIA Parepare, Totok Budiyanto, mendampingi seluruh tim monev meninjau langsung sarana layanan, mulai dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Layanan Kunjungan, Sarana Bimbingan Kerja (Bimker) berupa Partisi Ruangan dan HVL serta Finishing Jepara.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Selanjutnya Kalapas mengajak tim mengunjungi setiap blok.
“Kami telah melakukan perbaikan pada fasilitas kamar mandi pada seluruh blok agar lebih layak pakai bagi WBP. Terus semangat dalam menjalani sisa hukuman dan jangan mengulangi kesalahan yang sama,” terang Indah.
